Meski tidak dalam masa tahapan Pemilu, eksistensi kelembagaan Bawaslu terus diupayakan.

KAMPUNG BARU, Pasar Kliwon | Usai momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasuki masa non-tahapan dalam rentang yang cukup lama, sebelum Pemilu mendatang kembali digelar. Masa non-tahapan diisi Bawaslu dengan berbagai program strategis, di antaranya optimalisasi kehumasan dan pendidikan politik.

“Ke depan menjadi tantangan bagi Bawaslu, karena merupakan masa non-tahapan. Waktu ini merupakan kesempatan bagi kami untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Surakarta, Agus Sulistyo, saat Rapat Koordinasi Kehumasan Bawaslu di Balai Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Surakarta, Kamis (13/2/2025).

Berperan sebagai tuan rumah sekaligus menjadi salah satu peserta acara mewakili Bawaslu Kota Surakarta, Agus mengatakan, Rapat Koordinasi kali ini difokuskan untuk mengungkit kinerja Bawaslu ketika masa non-tahapan.

Sewaktu membuka acara, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Tengah, Nur Kholiq, menekankan pentingnya peran kehumasan, terutama mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam proses demokrasi.

“Kehumasan bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat. Transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Humas, Data, dan Informasi Bawaslu Jawa Tengah, Sosiawan, menambahkan bahwa kemampuan Bawaslu dalam menjawab isu-isu strategis, salah satunya dengan pengaktifan kembali badan ad-hoc di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota.

“Bagaimana Bawaslu menjawab isu-isu strategis, yakni dengan menunjukkan eksistensi kelembagaan. Kalau tidak ada Pemilu, kerja Bawaslu apa? Jawabannya, pionir utama ada di Divisi Humas,” tandas Sosiawan.

Rapat Koordinasi berlangsung selama dua hari dan diikuti oleh Perwakilan Bawaslu Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah. Salah satu materi penting disampaikan narasumber Bawaslu, Deytri Aritonang, mengenai strategi komunikasi yang efektif, pengelolaan krisis informasi, serta peran media sosial saat non-tahapan.

Selain paparan materi, acara juga diisi dengan sesi tanya jawab dan studi kasus yang memungkinkan peserta berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan kehumasan di daerah masing-masing. Salah satu peserta dari Bawaslu daerah menyampaikan pentingnya kemitraan dengan media lokal untuk memastikan informasi yang akurat tersampaikan kepada publik.

Rapat Koordinasi mendorong jajaran kehumasan Bawaslu semakin siap dalam mengelola komunikasi publik yang transparan dan akurat. Sinergi yang kuat antara humas dengan pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memastikan pengawasan Pemilu berjalan dengan baik dan demokratis.

Editor: Rahma Frida