Digelar Diskusi Interaktif ‘Refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali’.

KEMIRI, Mojosongo | Kurang lebih berjalan setahun, kepemimpinan daerah Boyolali direfleksikan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Boyolali. Bersamaan dengan momentum Milad HMI ke-79, diskusi tersebut digelar pada Sabtu (7/2/2026) di Aula Kesbangpol Boyolali.

Dengan forum strategis ini, Koordinator Presidium MD KAHMI Boyolali, Kaiddin, menekankan  pentingnya agenda Pemerintah Kabupaten Boyolali yang mengedepankan peran serta publik.

“Kebijakan yang dijalankan adalah bagian dari tugas kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan. Segala bentuk penyalahgunaan harus dihindari. Bupati dan wakil bupati adalah Kepemimpinan Dwitunggal yang juga perlu menyerap saran masukan publik seperti melalui forum-forum dialog publik,” ujarnya.

Diskusi Interaktif bertema ‘Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali’ tersebut dihadiri oleh 62 peserta dari utusan partai politik, organisasi kemasyarakatan, LSM, ikatan alumni perguruan tinggi, serta organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang ada di Boyolali.

Pembicara yang hadir, yakni Wasono Joko Raharjo (DPRD Kabupaten Boyolali), Lukman Hakim (Ketua ISEI Solo dan Dosen UNS), Bambang Sutanto (Kepala Bakesbangpol Boyolali), serta Joni Aryanto yang mewakili Kapolres Boyolali. Diskusi dimoderatori M. Dwi Sugiarto (MD KAHMI Boyolali).

Seperti diketahui, ‘era baru’ Boyolali dalam lanskap politik daerah dimulai sejak Pilkada 2024. Kontestasi yang terjadi dinilai ‘menantang’ dominasi politik PDI Perjuangan bermodal akses ‘jalur pusat’ pasca-Pilpres 2024. Didukung oleh 3 partai pemilik kursi dan partai non-seat melawan 2 partai yakni PDI Perjuangan dan PKS yang menguasai 90% legislatif, Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana menang dengan 62% suara.

Wasono Joko Raharjo berpandangan, dalam setahun kepemimpinan Boyolali yang baru, pembangunan masih terfokus pada pusat kota dan kurang menyasar pada hal-hal yang langsung menyentuh warga.

Banyaknya pos jabatan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) atau birokrasi Pemkab Boyolali yang masih kosong berdampak pada performa birokrasi dan kurang maksimalnya pelayanan publik.

“Penerapan sistem merit yang kurang mengakomodasi senioritas dalam pengisian jabatan berdampak pada menurunnya kinerja birokrasi,” ungkap Wasono.

Selain itu, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang cukup besar secara nominal berpengaruh pada perekonomian Kabupaten Boyolali. Ia menilai, perputaran ekonomi yang melibatkan swasta melalui program kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, baik kabupaten hingga desa, mengalami penurunan akibat pemangkasan TKD.

Menurut Wasono, terjadi anomali di mana ekonomi daerah menurun, tetapi angka pengangguran terbuka juga menurun. Padahal, biasanya ekonomi menurun di antaranya karena faktor pengangguran tinggi, sehingga daya beli rendah.  

“Muncul pertanyaan, apa ada kesalahan dalam penyajian data dalam identifikasi faktual ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

Sinergi ABG

Pembicara lain, Lukman Hakim, memaparkan diskursus agenda publik dalam kacamata pemerintah yang kerap menggunakan narasi ‘transformasi’ dan ‘pembangunan’ sejak dulu, tetapi belum terlihat secara nyata.

Ia menjelaskan, sektor industri jasa di Kabupaten Boyolali sebesar 41%, sedangkan pertanian 21% dan industri 38% berhadapan dengan tantangan kampanye hilirisasi yang digaungkan pemerintah tetapi belum benar-benar memperhatikan hulunya.

Meski demikian, lanjutnya, Kabupaten Boyolali secara ekonomi masih relatif aman bahkan saat pertumbuhan ekonomi menurun dan daya beli masyarakat melemah, angka pengangguran terbuka di Boyolali justru menurun.

“Stabilitas ekonomi Boyolali sedikit banyak karena ditopang sektor pertanian yang masih relatif terjaga. pembangunan infrastruktur terutama akses jalan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan,” terangnya.

Lukman menandaskan perlunya sinergi ABG, yaitu akademisi, bisnis, dan government (pemerintah).

Salah satu peserta diskusi, Wakil Ketua DPRD dari PKS, Nur Arifin, memberi tanggapan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Boyolali sudah dijalankan dengan baik melalui mutasi rotasi yang didekatkan domisilinya, sehingga kinerja pegawai pun diharapkan meningkat.

“Menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam menerjemahkan visi misi bupati melalui pengelolaan birokrasi yang tentunya tidak sekadar mutasi-mutasi atau pengisian jabatan, tetapi juga untuk kinerja yang baik,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Boyolali, Bambang Sutanto, mengapresiasi kegiatan diskusi yang berjalan dengan baik dan akan menjadi refleksi bagi Pemkab Boyolali.

“Pemerintah dalam tugasnya tentu memerlukan keterlibatan publik melalui berbagai cara, termasuk dalam ruang dialektika publik seperti ini,” tutup Bambang.

Editor: Herlina