Sebuah karya yang memadukan narasi sejarah, modul pelatihan teknis, dan pedoman tata kelola organisasi.

Selama lebih dari satu abad, kiprah Muhammadiyah di panggung sejarah Indonesia identik dengan keunggulan dua pilar utamanya, yakni pendidikan dan kesehatan. Ribuan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, hingga panti asuhan berdiri eksis menjadi bukti nyata praksis teologi Al-Ma’un yang diwariskan K.H. Ahmad Dahlan.

Namun, pada Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015, Persyarikatan menetapkan sebuah tonggak sejarah baru dengan mendeklarasikan ekonomi sebagai pilar ketiga gerakan dakwahnya. Deklarasi ini lahir dari kesadaran kolektif bahwa pemberdayaan umat tidak akan paripurna tanpa kemandirian finansial dan keberpihakan nyata terhadap pelaku usaha mikro serta ultra mikro yang selama ini terpinggirkan oleh sistem perbankan konvensional.

Buku Memintal Microfinance Muhammadiyah hadir menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pilar ketiga tersebut diterjemahkan ke dalam kerja-kerja praksis di akar rumput. Karya setebal 334 halaman terbitan Pandiva Jogja ini sebentuk rekaman sejarah, cetak biru kelembagaan, sekaligus panduan teknis yang membedah anatomi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) khas Persyarikatan dari hulu hingga hilir.

Sejak halaman prolog bertajuk ‘Dari Jelata Menjadi Jelita’, pembaca langsung disuguhi realitas ketimpangan akses permodalan di Indonesia. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyumbang 99 persen aktivitas ekonomi nasional dan menyerap puluhan juta tenaga kerja justru hanya kebagian porsi pembiayaan perbankan di bawah 20 persen.

Perbankan formal cenderung bermain aman di ‘jalan tol yang mulus’, sementara pelaku usaha wong cilik yang dianggap tidak bankable dibiarkan berjuang sendirian di ‘jalan berlubang dan becek’. Pada celah inilah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) mengambil peran sebagai instrumen dakwah bil hal untuk ‘merawat, memandikan, dan merias’ pelaku usaha mikro jelata agar naik kelas menjadi jelita, sekaligus membendung pelarian modal (capital outflow) dari desa ke kota besar.

Arsitektur Closed Loop Economy dan Ketegasan Memisahkan Maal dari Tamwil

Salah satu kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menjernihkan kerancuan epistemologis dan kelembagaan yang tidak jarang terjadi di tengah masyarakat maupun warga Persyarikatan sendiri.

Selama ini, publik lebih akrab dengan nomenklatur Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang menggabungkan fungsi penghimpunan dana sosial zakat, infak, dan sedekah (maal) dengan fungsi bisnis komersial (tamwil) dalam satu atap pembukuan.

Melalui penelusuran historis kelahiran BTM pertama di Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan pada 1996, penulis memaparkan alasan filosofis sekaligus manajerial mengapa Muhammadiyah memilih jalan berbeda dengan menggunakan nama Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) tanpa kata maal.

Pemisahan tegas antara fungsi maal dan tamwil berakar pada prinsip kehati-hatian syariah dan tata kelola. Dana sosial berupa zakat, infak, dan sedekah memiliki ketentuan distribusi yang ketat kepada delapan golongan (asnaf), sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 serta membawa pertanggungjawaban akhirat yang berat.

Jika dana sosial tersebut dicampuradukkan dalam neraca lembaga bisnis yang memiliki risiko kerugian komersial, dikhawatirkan akan terjadi ‘kanibalisasi’ dana umat untuk menutup biaya operasional bisnis.

Oleh karena itu, Muhammadiyah membagi peran secara presisi. Urusan maal ditangani sepenuhnya secara profesional oleh Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu), sedangkan BTM berkonsentrasi penuh pada fungsi tamwil atau pengembangan bisnis dan pemberdayaan ekonomi produktif berbadan hukum koperasi (KSPPS/LKMS).

Meski terpisah secara struktural dan pembukuan, keduanya bersinergi erat di lapangan; BTM menyalurkan zakat lembaga dan karyawannya ke Lazismu, sementara Lazismu menempatkan likuiditas dananya di BTM serta bermitra menyalurkan dana kebajikan (qardhul hasan) bagi pelaku usaha ultra mikro agar terbebas dari jeratan rentenir.

Selain ketegasan garis demarkasi bisnis dan sosial, buku ini menawarkan gagasan besar tentang bagaimana BTM dirancang sebagai pelopor Closed Loop Economy (ekonomi sirkular tertutup) di lingkungan Persyarikatan.

Penulis menyajikan data taksiran aset Muhammadiyah yang melampaui Rp320 triliun, bahkan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun jika digabungkan dengan likuiditas kas ribuan sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit PKU Muhammadiyah/Aisyiyah.

Ironisnya, akibat trauma masa lalu pasca-kasus Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) pada 2004 yang membuat Muhammadiyah belum memiliki bank umum syariah sendiri, perputaran uang triliunan rupiah milik Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) tersebut justru mengendap dan dinikmati marginnya oleh perbankan luar.

Melalui ilustrasi perbandingan yang lugas pada Bagian 4, penulis memperlihatkan selisih manfaat finansial (spread) ketika AUM menempatkan dana di perbankan luar dibandingkan jika dikonsolidasikan di BTM. Dengan menempatkan kas di BTM menggunakan akad titipan (wadiah) atau investasi bagi hasil, likuiditas internal Persyarikatan berputar dari, oleh, dan untuk warga Muhammadiyah serta masyarakat sekitar.

Keuntungan berupa Sisa Hasil Usaha (SHU) yang minimal 20 persen masuk langsung ke kas Persyarikatan, dan secara akumulatif kontribusinya melalui berbagai skema mencapai 80 persen, dapat membiayai operasional dakwah tanpa harus terus-menerus mengedarkan proposal sumbangan.

Untuk mencegah BTM berubah menjadi koperasi milik pribadi atau berpindah tangan seiring pergantian generasi, buku ini juga mengungkap inovasi hukum keanggotaan ex officio minimal 51 persen yang dipegang oleh utusan resmi pimpinan Muhammadiyah. Skema ini menjamin BTM tetap abadi sebagai milik Persyarikatan.

Tata Kelola Transformatif

Tidak berhenti pada tataran wacana ideologis dan fatwa Majelis Tarjih tentang keharaman bunga bank, separuh lebih isi buku ini didedikasikan sebagai manual operasional yang sangat teperinci.

Pada Bagian 2 dan Bagian 3, pembaca, khususnya para pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang tengah merintis program ‘Satu PDM Satu BTM’, dituntun langkah demi langkah mulai dari pembentukan panitia pendirian, syarat permodalan minimal Rp100 juta, proses legalitas notaris dan Kementerian Koperasi, pemilihan lokasi kantor yang strategis, hingga rekrutmen pengelola yang wajib memiliki integritas serta kapasitas membaca Al-Quran.

Penulis bahkan menguraikan secara mendalam landasan fikih muamalah, rukun, syarat, hingga simulasi perhitungan akuntansi untuk beragam produk pembiayaan berbasis fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), mulai dari murabahah, salam, istishna, musyarakah, mudharabah, ijarah, hingga qardhul hasan.

Aspek yang patut diapresiasi lebih jauh adalah kesadaran penulis akan tingginya risiko bisnis keuangan mikro. Pada Bagian 5, buku ini mengadaptasi konsep Good Corporate Governance menjadi Good Cooperative Governance (GCG) BTM.

Penulis menekankan bahwa lembaga keuangan tidak dikelola berdasarkan figur perorangan yang subjektif, tetapi oleh sistem yang transparan, akuntabel, independen, dan adil. Pedoman teknis tata kelola dijabarkan secara ketat dengan melarang hubungan keluarga sedarah maupun semenda hingga derajat kedua antara pengurus, pengawas, dan pengelola.

Selain itu, mewajibkan audit internal maupun audit eksternal oleh kantor akuntan publik, hingga menata arsitektur jaringan berjenjang dari BTM Primer di tingkat kabupaten/kota, Pusat BTM di tingkat provinsi sebagai pengendali likuiditas atau APEX Syariah, hingga Induk BTM di tingkat nasional sebagai regulator dan pusat pengembangan sumber daya insani.

Meskipun demikian, sebagai sebuah karya yang memadukan narasi sejarah, modul pelatihan teknis, dan pedoman tata kelola organisasi, buku ini memiliki catatan kritis dari sisi penyajian.

Pada bagian pembahasan desain akad syariah (halaman 74–162), porsi penjelasan teknis mengenai ketentuan fatwa DSN-MUI dan rumus perhitungan bank syariah secara umum terasa jauh lebih dominan dibandingkan studi kasus empiris bagaimana BTM di berbagai daerah memodifikasi akad-akad tersebut untuk membiayai pedagang sayur, petani, atau perajin kecil. Paduan contoh konkret dari lapangan BTM sebenarnya akan membuat bab tersebut jauh lebih hidup dan membumi bagi pembaca awam.

Mengenal Lebih Dekat Profil Penulis

Buku Memintal Microfinance Muhammadiyah diinisiasi oleh Agus Yuliawan dan ditulis bersama Achmad Su’ud. Lahir di Pekalongan pada 27 Februari 1961, Achmad Su’ud menyelesaikan studi S-1 di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (lulus 1988) dan melanjutkan studi S-2 di Jurusan Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Unsoed Purwokerto (lulus 2010).

Perjalanan kariernya di sektor keuangan dan perkoperasian sangat panjang, mulai dari membidangi Manajemen Kredit di PT BPR Dian Muda, Manajer BTM Wiradesa, hingga dipercaya menjabat sebagai Manajer Pusat BTM Jawa Tengah dan Ketua Induk BTM.

Pada bidang akademis, ia aktif mengajar sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi seperti STAIN Pekalongan, STIE Muhammadiyah Pekalongan, dan Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan.

Di struktur internal Muhammadiyah, Pak Su’ud pernah mengemban amanah sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PWM Jawa Tengah (2010–2015) dan Wakil Ketua PWM Jawa Tengah (2015–2020), serta aktif sebagai instruktur nasional pelatihan perkoperasian syariah bersama Bank Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Sementara itu, Agus Yuliawan lahir di Pati pada 19 Juli 1977. Menyelesaikan pendidikan S-1 Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Surakarta (lulus 2002) dan meraih gelar Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Azzahra Jakarta (lulus 2015).

Semasa muda, ia aktif di dunia pers mahasiswa bersama LPM Pabelan UMS dan PPMI yang kemudian membentuk fondasi kuat kariernya sebagai jurnalis media nasional dan praktisi komunikasi.

Posisi strategis yang pernah diamanahkan kepadanya, yakni Direktur Eksekutif Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah, Direktur Utama PT Kymosi Indonesia Makmur (KIM) Jakarta, penasihat lembaga kajian ekonomi, serta dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Azzahra Jakarta.

Di tingkat nasional, keterlibatannya dalam jaringan penggerak ekonomi islam meliputi pengurus Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), hingga Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI).

Kombinasi kepiawaian akademis, pengalaman manajerial langsung di akar rumput (hands-on experience), serta keterlibatan struktural kedua penulis menjadikan buku ini memiliki legitimasi teoretis sekaligus kekuatan praksis yang kuat.

Secara keseluruhan, Memintal Microfinance Muhammadiyah adalah bacaan wajib tidak hanya bagi para aktivis, pimpinan Persyarikatan, dan pengelola Amal Usaha Muhammadiyah, tetapi juga bagi akademisi, pegiat koperasi, serta pembuat kebijakan ekonomi syariah di Tanah Air.

Buku ini membuktikan bahwa dengan tata kelola yang amanah dan solidaritas berjamaah, lembaga keuangan mikro yang semula dipandang ‘kelas pinggiran’ mampu menjelma menjadi ‘lilin yang tak pernah padam menerangi’, mengangkat derajat ekonomi ‘wong cilik’ sekaligus menegakkan kemandirian umat di atas kaki sendiri.