Pendekatan ‘Musrenbang Plus’ dapat diadopsi dengan memberi ruang kuota partisipasi bagi kelompok rentan serta memperluas basis partisipasi melalui teknologi digital.

TRIYAGAN, Mojolaban | Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Kota Solo menggelar Musyawarah Daerah (Musda), Jumat (5/9/2025), di Pendopo Lincak Pak Karso. Agenda ini dirancang bersamaan dengan Musda Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Solo Raya. Musda bertujuan membahas program strategis dan kepemimpinan organisasi.

Pada kesempatan itu, beberapa tokoh hadir, di antaranya Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, yang membuka acara; Ketua Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta, Sekar Tandjung; Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Sebelas Maret (UNS), Ravik Karsidi; serta anggota Bawaslu Surakarta, Agus Sulistyo.

Dalam forum rekomendasi strategis ini, KAHMI Solo mendorong pengembangan kepemimpinan dan demokratisasi partisipatif yang substansial, dengan nyata; bukan hanya dalam bentuk slogan. KAHMI Solo berharap kepemimpinan Kota Solo mampu menghadirkan demokrasi partisipatif yang lebih substansial.

“Solo dikenal sebagai salah satu kota dengan dinamika sosial-politik yang relatif progresif dan terbuka terhadap gagasan pembaruan. Namun demikian, tantangan kepemimpinan dan demokratisasi partisipatif masih cukup nyata,” ujar Koordinator Presidium KAHMI Solo, Agung Nur Probohudono.

Menurutnya, kepemimpinan yang efektif bukan hanya diukur dari ketegasan mengambil keputusan, tetapi juga dari kemampuannya merangkul aspirasi masyarakat secara adil, transparan, dan akuntabel.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan berbagai forum konsultasi publik memang telah tersedia. Akan tetapi, partisipasi masyarakat di dalamnya sering kali masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya inklusif.

Guru Besar Fakultas Ekonomi UNS itu mengatakan, kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, buruh informal, pemuda, hingga warga di kawasan kumuh sering kali belum mendapat ruang representasi yang setara.

Akibatnya, keputusan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil warga dan justru cenderung didominasi oleh aktor-aktor yang lebih kuat secara sosial maupun politik, termasuk pejabat dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Prof Dono, begitu ia akrab disapa, berharap Wali Kota Respati Ardi mengembangkan kepemimpinan dan demokratisasi yang betul-betul partisipatif, dengan mendengar suara kelompok yang selama ini tak bisa bersuara (voiceless). Musrenbang adalah salah satu mekanisme bagi pengambil kebijakan untuk mendengar suara rakyat.

Demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu di berbagai kota di Indonesia, sambungnya, salah satunya disebabkan oleh pengambilan kebijakan yang sering kali tak mendengar suara rakyat kecil.

KAHMI Solo menilai, meskipun mekanisme pengaduan masyarakat telah dibuka melalui kanal digital maupun tatap muka, tindak lanjut terhadap aspirasi publik masih sering tidak transparan. Warga juga bisa memantau sejauh mana aspirasi itu ditindaklanjuti. Publik pun bisa menelusuri dengan jelas status usulan mereka, siapa yang bertanggung jawab, serta sejauh mana realisasi telah berjalan.

“Selain didengar, yang lebih penting, suara warga ditindaklanjuti,” tandas Dono.

Kalau hal itu tidak dilakukan, kata Dono, akan muncul kesenjangan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah kota. Karena itu, Musrenbang maupun kanal aspirasi lainnya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk mendengar suara rakyat. Rakyat juga bisa memanfaatkannya untuk menyampaikan usulan dan aspirasi secara terbuka. Rakyat bisa mengakses informasi anggaran, program, maupun capaian pembangunan.

Musrenbang Plus

Lebih lanjut, KAHMI Solo menjelaskan, demokratisasi partisipatif di tingkat kota memerlukan tiga penopang pokok. Pertama, keterbukaan informasi publik yang proaktif dan mudah diakses. Kedua, mekanisme partisipasi warga yang inklusif, deliberatif, dan berjenjang dari tingkat komunitas hingga kebijakan kota. Ketiga, adanya ruang dialog reguler antara pemerintah kota dengan masyarakat sipil, akademisi, organisasi keagamaan, dan dunia usaha dalam kerangka kolaborasi pembangunan.

Keterbukaan data publik juga harus menjadi komitmen utama. Pemerintah Kota Surakarta didorong membangun portal data terbuka yang menyajikan informasi anggaran, indikator pembangunan, hingga capaian layanan secara sederhana, interaktif, dan mudah dipahami masyarakat. Transparansi semacam ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjadi fondasi akuntabilitas kepemimpinan.

Di sisi lain, demokratisasi partisipatif tidak akan berjalan optimal tanpa penguatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan ormas seperti MD Kahmi Solo perlu difokuskan pada peningkatan literasi warga terkait kebijakan dan anggaran publik. Dengan begitu, partisipasi masyarakat tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan masukan berbasis data, bukti, dan pengalaman nyata di lapangan.

Melalui langkah-langkah tersebut, kepemimpinan Kota Surakarta dapat menunjukkan wajah demokrasi partisipatif yang sesungguhnya, yaitu kepemimpinan yang mendengarkan, merespons, dan bekerja bersama warga dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, demokrasi di Surakarta tidak hanya menjadi prosedur formal, melainkan juga menjadi budaya bersama yang memperkuat legitimasi pemerintah dan kualitas kehidupan warga.

KAHMI Solo menyarankan Pemkot Surakarta memperkuat mekanisme Musrenbang dengan mengadopsi pendekatan ‘Musrenbang Plus’ yang memberi ruang kuota partisipasi bagi kelompok rentan serta memperluas basis partisipasi melalui teknologi digital. Selain itu, dibutuhkan sistem pelacakan usulan dan pengaduan yang transparan, sehingga setiap warga dapat memantau secara real-time status aspirasinya.

Optimalisasi PLTSa Putri Cempo

Selain kepemimpinan dan demokratisasi partisipatif, Musda KAHMI Solo mengeluarkan rekomendasi lain. Salah satunya, penanganan isu lingkungan yang perlu ditata dalam kerangka strategi jangka panjang berkelanjutan, partisipatif, dan berorientasi pada inovasi teknologi ramah lingkungan.

Penguatan tata Kelola lingkungan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan agenda pembangunan berkelanjutan. Pemkot Surakarta diharapkan dapat memperkuat regulasi, pengawasan, dan insentif untuk mendorong perilaku ramah lingkungan dari masyarakat, pelaku usaha, maupun OPD.

KAHMI juga mendorong Pemkot Surakarta agar menjadikan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PLTSa) Putri Cempo sebagai model pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan di tingkat nasional.

PLTSa Putri Cempo yang resmi mulai beroperasi sejak Oktober 2023, dengan kapasitas awal mampu mengolah sampah hingga 545 ton per hari, belum dapat terpenuhi. Hingga pertengahan 2025, pengolahan sampah rata-rata masih stabil di angka sekitar 80 ton per hari, jauh di bawah target kapasitas penuh.

Belum tercapainya kemampuan operasional penuh ini tidak harus menjadikan PLTSa mundur. Hal yang perlu dikembangkan adalah pemenuhan kapasitas produksi dengan menggandeng kabupaten-kabupaten di Solo dan sekitarnya untuk bisa mengirimkan sampah ke PLTSa Putri Cempo.

Pemkot Surakarta didorong pula untuk menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik dalam operasional PLTSa, agar kehadirannya tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga memberi manfaat ekonomi, sosial, dan energi bagi warga.

Musda KAHMI Solo kali ini memilih presidium, yaitu Agung Nur Probohudono, Rahadi, Lukman Hakim, Waskito Widi Wardojo, dan M. Zein Fikri Amar.

Editor: Astama Izqi Winata