Diperlukan peningkatan intensitas, kreativitas, dan kualitas edukasi pemilih.

KEBAYANAN, Krajoyok | Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sragen 2024, tingkat partisipasi pemilih tercatat 79 persen. Artinya, dari 762.310 pemilih terdaftar, sekitar 601.225 orang menggunakan hak pilihnya. Capaian ini lebih rendah dibandingkan partisipasi pada Pemilu 2024 yang digelar sebelumnya dengan raihan 84,74 persen.

“Turunnya partisipasi pemilih bukan karena Golput. Karena, tidak ditemukan gerakan politik untuk mengampanyekan Golput dalam Pilkada Sragen 2024,” ujar Rahadi, pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pilkada Serentak 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sragen, Jumat (21/2/2025).

Golongan putih, disingkat Golput, adalah istilah politik ketika seorang peserta dalam proses pemungutan suara tidak memberikan suara atau tidak memilih.

Hingga kini, belum ditemukan alasan yang valid, mengapa angka partisipasi Pilkada Sragen 2024 menurun. Namun, menurut Rahadi, indikasi yang dapat dilihat adalah titik jenuh warga masyarakat dalam pesta demokrasi yang beruntun dalam jarak pendek.

“Dan dimungkinkan juga apatisme warga (yang beranggapan) toh siapa pun yang jadi Bupati akan begini-begini saja wajah Kabupaten Sragen,” ucapnya.

Ia menilai, begitu penting pendidikan politik bagi pemilih. Meski pada praktiknya, KPU Sragen telah melakukan pendidikan politik kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk siswa-siswi sekolah, untuk menanamkan pentingnya partisipasi dalam Pemilu sejak dini.

Selain itu, sambungnya, ajakan partisipasi dalam menyukseskan Pemilu 2024 juga dilakukan oleh Bupati Sragen. Belum lagi, apel Gelar Pasukan oleh Polres Sragen sebagai bentuk kesiapan pengamanan dan upaya menciptakan situasi kondusif, secara tidak langsung juga mendukung partisipasi pemilih.

“Minimnya sosialisasi oleh KPU Sragen menunjukkan perlunya peningkatan intensitas, kreativitas dan kualitas edukasi pemilih untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu,” tutur Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Surakarta tersebut.

Kontestasi Digital

Lebih lanjut, Rahadi menjelaskan, calon-calon Bupati Sragen kemarin tampak mengupayakan optimasi kontestasi secara digital. Misalnya, mereka memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Media sosial memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, menjawab pertanyaan, dan memperlihatkan komitmen mereka terhadap isu-isu lokal.

“Kampanye digital menjadi alat utama bagi calon-calon untuk menjangkau pemilih,” simpul alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.

Menurutnya, digitalisasi menjadikan para kontestan lebih transparan dan akuntabel. Mereka membagikan informasi tentang kebijakan, aktivitas kampanye, dan rencana masa depan secara real-time. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas para calon.

“Calon Bupati tampaknya sudah memiliki tim siber yang merekrut influencer atau content creator untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Terlebih, media digital memungkinkan interaksi dua arah antara calon-calon dan pemilih dan semakin mendewasakan dalam demokrasi,” ungkap Rahadi.

Editor: Herlina