Keberhasilan ruang publik smart city sangat bergantung pada rasa kepemilikan warganya.

Puji Hanung Wijanarko
Pegiat Literasi Lingkungan
Alumnus Teknik Elektro UMS 2022
 

Populasi penduduk yang kian meningkat seiring waktu merupakan sebuah peluang dan tantangan tersendiri bagi negara, terutama pada permasalahan alokasi efektif pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Indonesia, negara dengan jumlah populasi penduduk terbesar keempat di dunia ini sedang berhadapan dengan peluang dan tantangan tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2025, populasi penduduk Indonesia mencapai 284,44 juta jiwa.

Selain jumlah populasi penduduk yang besar, Indonesia ternyata juga merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk urban terbesar di Asia Pasifik setelah Tiongkok. Menurut BPS, tahun 2023, populasi urban berjumlah 162,1 juta jiwa. Tren urbanisasi Indonesia meningkat signifikan 56,7 persen pada 2020 serta diproyeksikan menjadi 60 persen pada 2025.

Urbanisasi yang tidak terkendali sering kali memicu konversi lahan masif. Lahan-lahan yang dulunya berfungsi sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota berubah menjadi hutan beton. Dampaknya pun nyata, di antaranya peningkatan suhu perkotaan (urban heat island), banjir tahunan, dan penurunan kualitas udara.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak jarang menyoroti banyak kota besar di Indonesia yang belum mampu memenuhi mandat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 yang mensyaratkan 30 persen wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Implementasi Smart City

Sementara itu, lebih dari dua dekade terakhir, wacana hingga implementasi kota pintar (smart city) akrab dalam diskursus perkotaan Indonesia.

Smart city merupakan suatu pengelolaan kota yang berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di mana teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan di kota. Selain itu, smart city mewujudkan kota yang cerdas dan inovatif, sehingga interaksi warga dan pemerintah kota dapat terjalin dengan baik dengan adanya teknologi yang ditopang jaringan komunikasi sebagai infrastruktur pembangunan digital (Esya Ardhana & Parga Zen, 2024).

Namun, smart city bukan hanya terkait adopsi sistem informasi berbasis digital yang masif diterapkan di daerah-daerah Indonesia. Konsep smart city memiliki atribut pada masing-masing komponennya, yaitu smart management, smart economy, smart people, smart housing, smart mobility, dan smart environment (Yoga Pudya Ardhana, 2024). Dua aspek langsung berkenaan dengan isu lingkungan, yakni smart people dan smart environment.

Penerapan smart city di Indonesia yang sudah lama berjalan dan sudah memberikan hasil dengan baik selama 5 tahun belakangan adalah Kota Bandung dan Kota Surabaya. Dua kota itu menjadi pionir pembangunan smart city di Indonesia. Beragam penghargaan pun sudah diraih oleh kedua kota ini, sehingga di dalam implementasinya, Kota Surabaya dan Kota Bandung sudah memberikan kontribusi yang baik di pembangunan tata ruang kota dan manajemen kota yang sustainable (Pramesti, et al., 2020).

Riset etnografi mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah ruang publik sangat bergantung pada rasa kepemilikan (sense of place). Ketika warga dilibatkan dalam penentuan jenis pohon atau desain taman, mereka cenderung lebih menjaga aset lingkungan tersebut. Langkah itu sebentuk smart people. Dalam kerangka smart city, smart people yakni masyarakat yang teredukasi dan peduli pada keberlanjutan lingkungannya.

Keberadaan RTH yang terintegrasi dengan teknologi pemantauan dapat menurunkan tingkat stres penduduk kota. Studi dari The Lancet Planetary Health menunjukkan bahwa akses terhadap ruang hijau di area urban berkorelasi positif dengan penurunan tingkat mortalitas prematur (Gascon et al., 2019). Oleh karena itu, investasi pada RTH bukan sekadar estetika, tetapi investasi kesehatan publik yang strategis.

Berbasis Kearifan Lokal

Adopsi konsep smart city tidak akan efektif jika terapkan secara mentah dan tanpa pertimbangan sosio-historis masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan komunikasi politik yang relevan.

Adopsi global menunjukkan bahwa keberhasilan smart city sangat bergantung pada sensitivitas terhadap konteks lokal. Di Barcelona, misalnya, teknologi tidak digunakan untuk mendominasi ruang. Melalui platform digital ‘Decidim’ warga memberikan masukan secara etnografis mengenai bagaimana ruang terbuka harus dikelola di wilayah mereka.

Sinergi ini membuktikan bahwa smart city bukan semata sensor dan algoritma, namun tentang bagaimana instrumen digital tersebut mampu memfasilitasi kebutuhan mendasar manusia akan lingkungan yang sehat dan ruang sosial yang inklusif (Rueda, 2019).

Sebagai contoh, di beberapa wilayah padat di Jakarta, masyarakat memiliki tradisi berkumpul di ruang sempit. Jika pemerintah membangun RTH dengan pendekatan etnografis, mereka tidak hanya menanam pohon, tetapi membangun ruang fungsional yang mendukung interaksi sosial tersebut (sosio-kultural).

Urbanisasi ialah tantangan akan kepastian pembangunan. Seyogianyalah tata kelola di perkotaan terimplementasi secara holistik. Paradigma ekologi wajib dimasifkan demi keberlanjutan, bukan hanya terbatas pada sudut pandang keuntungan ekonomi dan industri. Syukur-syukur dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) warga negara Indonesia.