Elite politik harus belajar bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir yang dipertahankan dengan mengorbankan kohesi sosial bangsa.

Agus Zaini
Alumnus Psikologi UMS
Pemerhati Isu-Isu Kebangsaan
 

Dinamika politik nasional baru saja diguncang sebuah wacana dan langkah administratif yang jarang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia modern, yakni mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah eskalasi tekanan parlemen serta perdebatan hukum yang berkepanjangan.

Berbagai perdebatan publik senantiasa terjebak pada dikotomi hukum positif atau manuver partisan. Kini mari menariknya ke ranah yang lebih fundamental bahwa peristiwa ini berpaut erat dengan kacamata psikologi politik.

Keputusan mundur—atau wacana yang mengarah pada langkah tersebut—merupakan manifestasi dari manajemen krisis kepemimpinan, kalkulasi rasional atas modal politik, serta pergulatan psikologis di tengah gelombang disonansi kognitif massa.

Buku klasik karya Harold Lasswell, Psychopathology and Politics (1930), serta karya modern Murray Edelman, The Symbolic Uses of Politics (1964), mengingatkan kita bahwa kekuasaan politik selalu berdiri di atas persepsi, simbol, dan pengakuan psikologis alih-alih sekadar angka statistik atau pasal undang-undang. Kekuasaan hidup dan bernapas di benak publik melalui keyakinan psikologis. Ketika pilar-pilar simbolis tersebut mulai retak, bangunan kekuasaan turut bergetar.

Tulisan ini membedah bagaimana perspektif psikologi politik membaca fenomena mundurnya seorang pemimpin, dengan merujuk pada dinamika legitimasi, psikologi massa, serta implikasinya bagi masa depan kebangsaan Indonesia.

Dalam ilmu psikologi, istilah cognitive dissonance (disonansi kognitif) yang dipopulerkan oleh Leon Festinger (1957) merujuk pada ketidaknyamanan mental yang dialami seseorang tatkala memegang dua atau lebih keyakinan, ide, atau nilai yang saling bertentangan secara simultan. Fenomena serupa terjadi pula pada skala makro sebagai disonansi kognitif kolektif di tengah masyarakat yang dikenal sebagai collective cognitive dissonance.

Rakyat Indonesia dihadapkan pada jurang pemisah yang lebar antara status formal seorang Wakil Presiden sebagai simbol negara dan keraguan masif yang diorkestrasi oleh perdebatan hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan sang pejabat di lembaga peradilan, yang meliputi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Ketika legitimasi legal-formal dipertanyakan secara terbuka, timbullah krisis legitimasi perseptual atau yang disebut perceived legitimacy. Max Weber, sosiolog politik terkemuka, dalam esainya Politics as a Vocation (1919), menegaskan bahwa stabilnya otoritas memerlukan keyakinan yang mengakar dari publik terhadap keabsahan pemegang kekuasaan.

Dari perspektif psikologi politik, niat atau opsi pengunduran diri adalah mekanisme pertahanan psikologis kolektif sekaligus kalkulasi strategis untuk mengakhiri disonansi tersebut. Publik mengalami kelelahan mental (psychological fatigue) akibat ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.

Bagi seorang pemimpin, bertahan di tengah erosi kepercayaan yang masif justru mempercepat kehancuran modal sosial. Mundur—atau bergeser dari pusat badai—menjadi jalan keluar rasional untuk meredakan ketegangan psikologis nasional, di mana pemegang kekuasaan berupaya menyelamatkan sisa-sisa kredibilitas moral yang masih dapat diselamatkan.

Langkah ini sejalan dengan temuan psikolog sosial Erving Goffman dalam buku The Presentation of Self in Everyday Life (1959). Goffman menjelaskan bahwa manusia, termasuk aktor politik, senantiasa berupaya menjaga face berupa muka atau kehormatan di panggung depan yang dinamakan front stage.

Ketika panggung depan telah dipenuhi oleh penolakan publik dan ketidakpercayaan institusional, mempertahankan posisi justru akan menghancurkan citra diri secara permanen. Pengunduran diri, betapa pun pahitnya adalah teater penyelamatan muka agar sang aktor terhindar dari pengusiran secara hina di panggung kekuasaan.

Kalkulasi Rasional Modal Politik

Mundurnya seorang tokoh sentral di puncak kekuasaan sering kali disalahartikan oleh orang awam sebagai bentuk kelemahan atau keputusasaan. Namun, dalam teori pilihan rasional (rational choice theory) yang beririsan dengan psikologi politik, sebagaimana diulas oleh Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy (1957), setiap tindakan politik didorong oleh kalkulasi untung-rugi yang cermat.

Menghadapi potensi pemakzulan (impeachment) melalui mekanisme konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti Hak Menyatakan Pendapat, membawa konsekuensi psikologis dan historis yang sangat berat. Proses pemakzulan adalah sebuah prosesi penghakiman publik yang menstigmatisasi subjek secara permanen. Stigma ini merusak karier politik sekaligus menghancurkan warisan politik (political legacy) untuk jangka panjang.

Oleh karena itu, pengunduran diri secara sukarela atau melalui proses hukum administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat dibaca sebagai strategi self-preservation yang berarti penyelamatan diri, serta damage control yang bermakna pengendalian kerusakan.

Dengan memilih mundur sebelum palu pemakzulan diketuk secara telak oleh parlemen, aktor politik tersebut melakukan tindakan proaktif yang disebut sebagai preemptive strike. Secara psikologis, ia merebut kembali kendali atas narasinya sendiri. Alih-alih dicatat oleh sejarah sebagai pemimpin yang dimakzulkan karena cacat legalitas, ia membingkai atau melakukan framing atas narasinya sebagai pemimpin yang mengalah demi keutuhan bangsa dan kepatuhan pada proses hukum.

Kalkulasi ini mengamini pandangan psikolog politik David Leites dalam studinya tentang perilaku elite politik bahwa politisi yang rasional senantiasa memikirkan kelangsungan hidup politiknya (political survival).

Modal politik (political capital) yang tersisa dari pengunduran diri secara terhormat—atau setidaknya terkendali—dapat diinvestasikan kembali di masa depan, baik dalam bentuk pengaruh di balik layar, rehabilitasi nama baik, maupun persiapan kontestasi pada siklus politik berikutnya.

Sebaliknya, bertahan hingga titik darah penghabisan di tengah kepungan delegitimasi total adalah bentuk hubris politik atau kesombongan tragis yang berujung pada kebinasaan karier politik tanpa sisa.

Di balik panggung megah Istana Kepresidenan, terdapat realitas psikologis yang jarang tersorot, yakni beban emosional yang luar biasa dari sebuah struktur kekuasaan yang retak. Teori peran (role theory) dalam psikologi sosial menjelaskan bahwa seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan tinggi dihadapkan pada ekspektasi peran yang sangat kompleks dan saling bertentangan yang disebut role conflict.

Pada satu sisi, Gibran harus memenuhi ekspektasi konstitusional dan politik sebagai wakil kepala negara yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Namun di sisi lain, ia harus menghadapi tekanan psikologis yang bersumber dari gelombang protes sipil, investigasi parlemen, dan perdebatan yuridis yang menghantam legitimasi pribadinya.

Tekanan itu menciptakan stres peran (role stress) yang kronis, tidak hanya bagi individu yang bersangkutan, tetapi menjalar pula ke dalam kabinet dan koalisi pendukung pemerintah.

Keberadaan seorang wakil presiden yang terus-menerus digoyang oleh isu legitimasi menciptakan situasi dilema bagi kepemimpinan nasional. Di satu sisi, loyalitas koalisi menuntut perlindungan terhadap pasangan yang telah dipilih melalui proses Pemilu. Di sisi lain, beban politik dan psikologis dari ketidakpastian hukum tersebut menguras energi pemerintahan yang seharusnya difokuskan pada program-program pembangunan nasional.

Keputusan untuk mundur—atau merintis jalan keluar melalui pengunduran diri—merupakan bentuk resolusi konflik yang memutus rantai beban emosional tersebut.

Dari sudut pandang psikologi kelompok, tindakan itu meredakan polarisasi tajam di tingkat elite. Koalisi pemerintahan dapat bernapas lebih lega, dan Presiden dapat mengonsolidasikan kembali energinya untuk memimpin tanpa harus terus-menerus menjadi perisai bagi badai legal-etis yang menerpa wakilnya.

Dapat disebut pula sebagai sebuah bentuk pengorbanan kalkulatif, yakni menumbalkan satu posisi demi menyelamatkan stabilitas sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Simbolisme Politik Era Digital

Dalam masyarakat modern yang dikuasai oleh media sosial dan arus informasi cepat, politik adalah pertarungan tentang siapa yang mampu menguasai persepsi publik. Buku ikonik George Lakoff berjudul Don't Think of an Elephant! (2004) mengajarkan bahwa pembingkaian (framing) menentukan bagaimana sebuah realitas ditafsirkan oleh massa.

Reaksi publik terhadap mundurnya Gibran terbelah ke dalam berbagai spektrum psikologis massa. Bagi kelompok oposisi dan masyarakat yang kritis terhadap cacat prosedur hukum, langkah mundur ini dipandang sebagai bentuk pengakuan tak langsung atas kesalahan administratif masa lalu yang menjadi sebuah kemenangan moral bagi penegakan konstitusi.

Namun, bagi basis pendukung setianya, langkah itu dibingkai secara emosional sebagai bentuk ketokohan yang kesatria, yakni mengalah demi meredakan ketegangan nasional sebagai manifestasi dari kerendahan hati (humility) di tengah godaan kekuasaan absolut.

Refleksi atas mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari perspektif psikologi politik memberikan pelajaran berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Demokrasi kita senantiasa membutuhkan kematangan psikologis para pelakunya, baik di kalangan elite maupun masyarakat sipil, di samping instrumen hukum yang tertulis di atas kertas.

Krisis yang berujung pada mundurnya seorang pejabat tinggi negara membuktikan bahwa kematangan emosional politik (political emotional maturity) adalah syarat mutlak bagi stabilitas republik. Elite politik harus belajar bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir yang dipertahankan dengan mengorbankan kohesi sosial bangsa.

Ketika legitimasi moral dan hukum telah hancur, mempertahankan kekuasaan melalui otot politik melahirkan trauma kolektif di tengah masyarakat, memperparah sinisme publik terhadap institusi demokrasi, serta merusak fondasi kepercayaan antargenerasi.

Bagi generasi muda dan para pemerhati isu-isu kebangsaan, peristiwa ini menjadi momentum reflektif untuk meninjau kembali arti penting meritokrasi, transparansi, dan integritas moral dalam kepemimpinan. Jabatan publik bukanlah panggung untuk negosiasi status ego, melainkan amanah moral yang menuntut keselarasan penuh antara legalitas formal, legitimasi etis, dan kesehatan psikologis publik.

Sejarah politik Indonesia mencatat peristiwa ini sebagai ujian kedewasaan psikologis sebuah bangsa yang mencari bentuk ideal dari demokrasi yang bermartabat, alih-alih sekadar catatan kaki tentang pergantian kekuasaan. Mundurnya kekuasaan, manakala dilakukan dengan kesadaran moral dan kalkulasi kenegarawanan, membuka jalan bagi penyembuhan luka-luka kebangsaan serta mengawali rekonstruksi etika politik yang lebih sehat di bumi Nusantara.

Saya mencermati keangkuhan kuasa dalam proses perjalanan politik seorang Gibran yang menganggap semua hal terkait kehidupan bernegara itu mudah diatur-atur, lantaran merasa kekuasaan yang dimilikinya diatas segala-galanya. Administrasi negara bisa diatur sesuka hati dan hukum bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketika kekuasaan yang dimiliki Gibran sudah lemah dan cengkeraman kekuasaannya tak lagi mampu mempertahankan pengaruh maka terbukalah kotak pandora.

Sudah cukup buat Gibran. Jangan sampai puncak kemarahan publik menghancurkan segalanya. Sudah cukup bagi Gibran mengikuti alur egonya yang mengabaikan kesadaran superego atau pemandu moral dalam meniti karier politiknya. Kembalilah kepada kesadaran moral demi kebaikan bangsa.