Mari memilah diskursus keabsahan administrasi formil dengan bangunan legitimasi politik-elektoral.

Saleh Hidayat
Praktisi Hukum alumnus Universitas Sebelas Maret
 

Dinamika hukum tata negara Republik Indonesia kembali diuji oleh gelombang perdebatan publik pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam tingkat kasasi. Putusan tersebut secara mengejutkan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan mengadili sendiri sengketa terkait Surat Keterangan (Suket) administratif milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Perkara yang semula berakar dari ruang sengketa formil peradilan administrasi ini dengan cepat melompat menjadi diskursus politik nasional yang sarat dengan berbagai muatan interpretasi. Sebagai seorang praktisi hukum yang melihat persoalan tersebut dari perspektif konstruksi norma, keadilan prosedural, dan stabilitas kenegaraan, putusan MA itu memunculkan sejumlah paradoks yuridis yang patut dibedah secara objektif, jernih, dan bebas dari pengaruh keberpihakan politik praktis.

Secara formil dan struktural, amar putusan MA pada tingkat kasasi mengambil langkah hukum yang progresif dengan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) RI. MA kemudian masuk ke dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Suket Gibran, serta memerintahkan Tergugat untuk menarik dan memusnahkan dokumen tersebut.

Namun, sejauh mana derajat kekuatan hukum dari objek sengketa administratif tersebut apabila dikaitkan dengan bangunan legitimasi konstitusional kepemimpinan nasional yang telah sah dan kuat?

Mari melakukan pemilahan yang tegas antara diskursus keabsahan administrasi formil dan bangunan legitimasi politik-elektoral yang menopang tatanan demokrasi modern di Indonesia saat ini.

Anomali Eksepsi Formil

Dari sudut pandang hukum acara peradilan tata usaha negara, terdapat benteng-benteng formil yang dirancang secara ketat oleh pembentuk undang-undang untuk menjaga kepastian hukum. Benteng-benteng ini berfungsi agar pengadilan tidak serta-merta terjebak dalam sengketa yang kehilangan relevansi substansial maupun legitimasi subjek hukum.

Dalam perkara Suket Gibran, pihak Tergugat pada tingkat peradilan sebelumnya telah mengajukan  tiga  pilar  eksepsi  fundamental  yang  secara  doktriner  memenuhi  unsur penolakan gugatan atau lazim dikenal sebagai putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Owtvawkelijke Verklaard atau NO).

Pertama, menyangkut persoalan legal standing atau kedudukan hukum Penggugat. Secara objektif, Penggugat dalam perkara ini, yakni Subhan, dinilai tidak memiliki kerugian langsung, aktual, dan spesifik secara personal akibat terbitnya Suket itu.

Kedua, gugatan tersebut secara nyata telah melampaui batas waktu pengajuan atau daluwarsa sebagaimana diatur dengan tegas dalam hukum acara PTUN, yakni melampaui ambang batas 90 hari sejak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa.

Ketiga, terdapat cacat formil yang sangat fatal berupa kurang pihak (plurium litis cowsortium) karena Penggugat gagal atau sengaja tidak mendudukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku lembaga negara yang menerima dokumen suket tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu landasan penetapan pasangan calon, sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam sengketa tersebut.

Pada tingkat peradilan pertama dan banding, ketiga eksepsi yuridis ini diterima dengan baik oleh majelis hakim, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Akan tetapi, sebuah langkah yuridis yang mengejutkan terjadi di tingkat kasasi. Mahkamah Agung menggunakan kewenangan korektif dan remedialnya dengan mengedepankan apa yang disebut sebagai konsep ‘keadilan substantif’, seraya merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PHPU terkait isu pembuktian ijazah.

Langkah kasasi ini melahirkan sebuah paradoks kontradiktif yang sangat tajam dalam praktik peradilan. Objek yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh MA adalah instrumen administratif-formil yang sifatnya teknis kependidikan, namun diuji serta diputus menggunakan parameter keadilan substantif yang justru menafikan prinsip-prinsip formil hukum acara peradilan administrasi.

Lebih jauh lagi, penegakan keadilan substantif yang bertumpu secara sempit pada keberatan perseorangan yang secara politis maupun subjektif merasa tidak menyukai atau dirugikan oleh figur tertentu berisiko besar menafikan legitimasi politik yang lahir secara demokratis dari mandat mayoritas rakyat Indonesia.

Suara dan preferensi satu individu yang tidak selaras dengan pilihan politik mayoritas bangsa langsung diadopsi secara mentah-mentah menjadi pertimbangan hukum hakim agung, dengan mengorbankan legitimasi elektoral yang melibatkan puluhan juta suara pemilih sah.

Pendekatan yudisial semacam ini dikhawatirkan dapat membuka kotak pandora yang berbahaya, di mana proses peradilan tata usaha negara dapat disalahgunakan sewaktu-waktu sebagai instrumen untuk mendelegitimasi produk-produk politik kenegaraan yang telah melalui saringan konstitusional tertinggi.

Distorsi Wacana Pemakzulan

Kehebohan dan turbulensi opini publik yang menyertai keluarnya putusan kasasi MA ini sering kali terjebak dalam kesimpulan analitis yang melompat-lompat. Sebagian kalangan langsung berasumsi secara keliru bahwa pembatalan sebuah surat keterangan pendidikan berimplikasi langsung pada hilangnya keabsahan jabatan Wakil Presiden secara serta-merta.

Berpijak pada asas kepastian hukum, seyogianya kekeliruan logika konstitusional ini diluruskan dengan merujuk secara teliti pada hierarki perundang-undangan dan tata urutan hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia.

Perlu ditekankan dengan garis tebal bahwa kedudukan hukum sebuah Surat Keterangan administratif berada pada strata yang jauh di bawah Keputusan KPU. Keputusan KPU yang dimaksud mencakup keputusan penetapan hasil rekapitulasi suara nasional secara akhir, keputusan penetapan pasangan calon terpilih, hingga keputusan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Hal yang paling esensial untuk dicatat secara hukum adalah bahwa Putusan MA tersebut sama sekali tidak menyatakan batal Keputusan KPU.

Oleh karena itu, secara hukum tata negara, kedudukan hukum Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tetap memiliki legitimasi yang sah, kuat, mengikat, dan tidak tergoyahkan secara konstitusional. Legitimasi tersebut ditopang kuat oleh dua pilar utama ketatanegaraan, yakni Keputusan resmi KPU RI dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) No. 1 dan No. 2 Tahun 2024 yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

Apabila ditarik garis lurus, apa sebenarnya konsekuensi hukum murni dari putusan MA tersebut? Akibat hukum yang timbul dari pembatalan suket itu bersifat sangat spesifik dan terbatas murni pada ranah administrasi kependidikan, berupa kelengkapan berkas persyaratan formal pencalonan mengalami pengurangan satu item dokumen, yakni bukti ijazah tamat sekolah menengah tingkat atas atau ijazah yang disetarakan.

Namun, kekurangan administratif yang bersifat parsial semacam ini secara hukum tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai hilangnya syarat materiil seorang pejabat negara secara permanen. Sebab, mekanisme pemenuhan, perbaikan, atau penyelesaian administrasi susulan masih sangat dimungkinkan dalam koridor hukum yang berlaku.

Sebagai perbandingan historis yang sangat menarik dalam memori kolektif ketatanegaraan kita, mari menengok kembali Sidang Umum MPR Tahun 1999.

Pada saat itu, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri bahkan tidak menyerahkan seluruh persyaratan administratif pencalonan secara lengkap dan sempurna sebagaimana disyaratkan secara ketat oleh tata tertib persidangan MPR saat itu dan hanya Yusril Ihza Mahendra yang tercatat mengajukan seluruh persyaratan administratif secara lengkap tanpa cela.

Kendati demikian, oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gus Dur dan Megawati tetap ditetapkan secara sah sebagai pemimpin eksekutif tertinggi negara. Alasannya sangat mendasar, yakni legitimasi politik yang lahir dari kedaulatan rakyat jauh lebih tinggi dan menentukan kedudukannya ketimbang sekadar kelengkapan berkas administratif formil.

Oleh sebab itu, segala wacana spekulatif yang berupaya mengaitkan putusan kasasi MA itu dengan agenda atau upaya pemakzulan (impeachment) di lembaga legislatif DPR atau MPR adalah langkah yang kehilangan pijakan hukum yang rasional dan konstitusional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemakzulan seorang presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat dilakukan atas alasan-alasan hukum yang sangat ketat dan limitatif, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden.

Lebih lanjut, proses ini wajib diputus melalui mekanisme peradilan konstitusi di Mahkamah Konstitusi atas usul resmi dari DPR. Pembatalan sebuah surat keterangan pendidikan di tingkat kasasi Mahkamah Agung sama sekali tidak memenuhi kualifikasi yuridis maupun konstitusional.

Manuver Yudisial

Sebagai kesimpulan akhir, putusan MA dalam sengketa Suket Gibran lebih tepat dibaca sebagai sebuah manuver yudisial yang sarat nuansa politis ketimbang sebuah terobosan hukum tata negara yang kuat dan berwawasan jauh ke depan.

Stabilitas demokrasi, iklim investasi, dan kepastian hukum nasional menuntut seluruh elemen bangsa untuk tetap tenang, berpikir jernih, serta berpegang teguh pada koridor konstitusi yang benar.

Kita harus mampu membedakan secara tegas antara sengketa administrasi formil yang sifatnya teknis dan kedaulatan politik rakyat yang telah dilegitimasi secara sah oleh undang-undang.

Pemerintah, lembaga negara, dan instansi terkait cukup menyikapi implikasi administratif dari putusan ini secara profesional, proporsional, dan terukur, tanpa perlu menyeret institusi kepresidenan ke dalam pusaran turbulensi politik praktis yang justru bersifat kontraproduktif bagi masa depan pembangunan bangsa dan negara.