Seorang elite organisasi kepemimpinan nasional diberhentikan hanya melalui sambungan telepon.

Albicia Hamzah
Praktisi promosi daerah, konsultan SDM dan HRD, alumnus Teknik Sipil UMS 1998, dan penulis buku Menjadi Surakartan
 

Penggantian Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan oleh Suahasil Nazara tidak dapat dianggap sebagai fenomena biasa. Berbagai kalangan terkaget-kaget atas peristiwa itu. Terlebih, sekian lama Purbaya dicitrakan sebagai sosok berani yang disukai media.

Pada konteks pergantian kabinet, terutama reshuffle keenam dalam kurun waktu 23 bulan masa pemerintahan, memang sepenuhnya  hak prerogatif Presiden. Namun, ketika proses pemberhentian seorang bendahara negara dilakukan melalui sambungan telepon di saat memimpin rapat kerja resmi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, tentu saja layak diperdebatkan.

Saya tidak terburu-buru membahas politik. Ada standar etika manajemen sumber daya manusia (SDM) di level tertinggi kekuasaan yang sedang kacau. Dalam diskursus manajemen modern, cara sebuah organisasi melepas SDM, terutama pada level eksekutif puncak adalah cerminan langsung dari nilai, budaya, dan martabat organisasi tersebut.

Ketika metode pemutusan hubungan kerja dilakukan secara instan, mendadak, dan tanpa tatap muka langsung, mengirimkan kesan berbahaya yang berpotensi menjadi preseden buruk bagi masa depan birokrasi Indonesia.

Langkah Menteri Sekretaris Negara yang menyampaikan keputusan pencopotan melalui telepon saat Purbaya menjalankan tugas kenegaraan sebentuk distorsi dalam leadership communication. Di dalam organisasi mana pun, proses offboarding merupakan fase krusial yang menuntut kehati-hatian tinggi.

Mengapa? Karena proses ini bukan hanya memutus hubungan legal-formal, tetapi tentang penghargaan akan kontribusi, menjaga transisi pengetahuan (knowledge transfer), dan memastikan martabat profesional individu tetap utuh.

Ketika tata krama tersebut dikesampingkan demi urgensi politik atau alasan taktis lain, terjadilah apa yang disebut sebagai penurunan standar etika birokrasi. Seorang menteri bukanlah sekrup dalam mesin besar pemerintahan yang bisa dicopot dan diganti kapan saja, tanpa mekanisme komunikasi yang patut.

Perlakuan yang kurang terhormat di tingkat elite itu berpotensi menormalisasi perilaku serupa di tingkat bawah. Jika di level menteri saja pemecatan jarak jauh di tengah tugas resmi dianggap wajar, apa yang menghalangi seorang kepala dinas, direktur BUMN, atau manajer korporasi swasta untuk melakukan hal yang sama kepada bawahan mereka?

Budaya ewuh pakewuh dan saling menghormati yang menjadi fondasi sosial kita perlahan terkikis oleh pragmatisme kekuasaan yang tuna-empati.

Psychological Safety

Dampak paling mengkhawatirkan dari drama pencopotan ini sebenarnya tidak dirasakan oleh Purbaya secara pribadi, tetapi oleh ribuan aparatur sipil negara (ASN) di bawah naungan Kementerian Keuangan maupun kementerian lain.

Dalam teori psikologi organisasi yang dipopulerkan oleh Amy Edmondson, terdapat konsep yang disebut psychological safety atau keamanan psikologis. Sebuah kondisi di mana anggota tim merasa aman untuk mengambil risiko, membuat keputusan tegas, dan mengutarakan pendapat tanpa takut dipecat, dipermalukan, atau dihukum secara sepihak.

Purbaya dicopot hanya berselang beberapa hari setelah ia melakukan perombakan besar-besaran terhadap ratusan pejabat di internal Kemenkeu pada awal September. Terlepas dari dinamika politik internal yang melatarbelakanginya, eksekusi pencopotan yang dramatis menciptakan efek domino berupa kecemasan sistemik (systemic anxiety).

Ketika pejabat publik melihat bahwa posisi setingkat menteri dapat goyah dalam hitungan jam tanpa adanya evaluasi performa yang terukur, transparan, dan dapat diprediksi, mereka akan memilih jalan aman.

Implikasinya terhadap kinerja birokrasi sangat fatal. Para birokrat akan terjebak dalam sindrom ‘asal bapak senang’ atau status quo. Mereka akan enggan melakukan reformasi, takut mengambil keputusan fiskal yang berani, dan cenderung menunda program-program strategis demi menghindari risiko politik. Kreativitas dan inovasi di sektor publik akan mati suri, digantikan oleh ketakutan kolektif yang melumpuhkan produktivitas.

Sisi lain dari fenomena ini, yakni aspek stress management dan employee well-being di tingkat eksekutif. Ruang fiskal yang kian menyempit di tengah tuntutan pembiayaan program-program populis berskala besar menciptakan beban kerja psikologis (job demand) yang luar biasa masif bagi seorang Menteri Keuangan.

Celetukan jujur Purbaya di hadapan media bahwa mengelola fiskal negara ‘membuat pusing hampir setiap hari’, serta testimoni keluarganya yang menyebut ‘akhirnya Bapak bisa tidur nyenyak’ pasca-pencopotan, adalah sebuah peringatan penting.

Dalam manajemen SDM modern, kita tidak bisa lagi menutup mata terhadap isu kesehatan mental dan kejenuhan ekstrem (burnout). Memaksakan seorang profesional, sehebat apa pun kompetensi teknisnya, untuk terus menakhodai lembaga krusial dalam kondisi tekanan mental yang melampaui batas toleransi manusiawi adalah sebuah kecerobohan manajerial.

Keputusan strategis fiskal yang menyangkut hajat hidup ratusan juta rakyat tidak boleh diambil oleh pikiran yang lelah dan penuh tekanan eksternal. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang penyelamatan kesejahteraan pekerja, pergantian ini mungkin adalah sebuah berkah terselubung bagi Purbaya, sekaligus langkah mitigasi risiko bagi stabilitas ekonomi makro negara.

Pembelajaran bagi Kaum Muda

Bagi generasi muda, baik itu para mahasiswa, profesional muda, dan calon pemimpin yang kelak akan menduduki kursi-kursi kekuasaan, peristiwa pencopotan Purbaya merupakan sebuah studi kasus riil yang sangat kaya akan pelajaran hidup (lesson learned).

Generasi muda sekarang tumbuh dengan nilai-nilai baru yang sangat menekankan pada human-centric leadership, transparansi, akuntabilitas, dan budaya kerja yang sehat.

Anak muda melihat fenomena ini dengan sikap yang kritis sekaligus pragmatis. Pada satu sisi, mereka mengecam cara-cara offboarding yang dinilai kuno dan tidak etis. Sementara di sisi lain, mereka mendapatkan reality check yang berharga mengenai kerasnya dinamika politik organisasi di tingkat tinggi.

Mereka belajar bahwa di dunia nyata, kompetensi teknis (hard skills) yang mumpuni tidak akan pernah cukup, jika tidak dibarengi dengan kompetensi interpersonal (soft skills) yang kuat, kemampuan berdiplomasi, pengendalian emosi publik, serta kemahiran dalam mengelola ekspektasi para pemangku kepentingan (stakeholders management).

Namun, ada secercah harapan yang muncul dari transisi ini. Penunjukan Suahasil Nazara sebagai suksesor merupakan langkah penyelamat yang diakui ketepatannya oleh banyak pihak. Sebagai birokrat karier berpengalaman yang telah lama mengakar sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil memiliki modal sosial dan pemahaman mendalam tentang anatomi internal kementerian.

Bagi para pemimpin masa depan, penunjukan tersebut memberikan pelajaran penting tentang urgensi kaderisasi dan manajemen suksesi internal yang matang. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang sistemnya tetap berjalan kokoh meskipun nakhoda utamanya mendadak berganti, karena mereka memiliki cadangan pemimpin (talent pool) yang siap pakai dengan waktu adaptasi (onboarding time) minimal.

Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa telah terjadi, dan lembaran baru di bawah kepemimpinan Suahasil Nazara telah dimulai. Pasar keuangan mungkin telah kembali tenang dengan masuknya figur profesional yang familier di mata mereka.

Namun, coretan hitam pada proses komunikasi pemberhentian tersebut tidak boleh dilupakan begitu saja sebagai sekadar ‘bumbu politik’. Kita harus berani mengevaluasi tata kelola pemerintahan bukan hanya dari hasil akhir, tetapi dari prosesnya.

Kekuasaan dan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang pemimpin tertinggi negara sudah sepatutnya dijalankan dengan keanggunan etika dan kepatutan publik. Menghargai manusia di dalam sistem bukan berarti melemahkan ketegasan kepemimpinan, namun justru memperkuat legitimasi moral dari kepemimpinan.

Jangan sampai demi mengejar ritme politik yang cepat, kita mengorbankan jendela psikologis birokrasi yang butuh waktu puluhan tahun untuk dibangun kembali. Semoga peristiwa ini menjadi yang terakhir, dan menjadi cermin retak yang mendewasakan cara kita mengelola sumber daya manusia terbaik bangsa di masa yang akan datang.