Konservasi mangrove yang berhasil secara sosial merepresentasi lekatnya kohesivitas antar-pihak.

Singgih Sugiharto
Pegiat Konservasi Lingkungan
Alumnus FEB UMS 1996
 

Pemerintah berencana membangun Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa sepanjang 535 km, dari Banten hingga Jawa Timur. GSW dibangun bertahap dengan prioritas berdasarkan karakteristik risiko, kondisi teknis, dan kebutuhan setiap wilayah.

Kian hari, wilayah Pantura Jawa memang menghadapi tantangan serius. Sekitar 17 juta penduduk terdampak langsung penurunan muka tanah, kenaikan muka air laut, banjir akibat hujan, serta banjir rob. Belum lagi dampaknya pada permukiman, kawasan industri, pelabuhan, bandara, lahan pertanian, berkurangnya garis pantai dan daratan, serta infrastruktur strategis nasional.

Perlindungan pesisir pantai, menurut pemerintah, tidak hanya sebagai pembangunan tanggul laut, melainkan sebagai sistem terintegrasi yang mengombinasikan tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), serta solusi berbasis alam (nature-based solutions), seperti penguatan ekosistem mangrove.

Bagi masyarakat pesisir terdampak, solusi apa pun sangat ditunggu. Bila perlu, solusi yang ditempuh itu dilakukan dengan cepat, murah, dan awet. Solusi yang dimaksud bisa saja berupa intervensi, entah dari pemerintah sebagai pemegang otoritas, atau intervensi sebagai kesepakatan bersama untuk menjaga alam pesisir.

Namun, sebelum ke sana, mari sedikit reflektif dengan mencari tahu, mengapa bencana-bencana besar tersebut sekarang dengan mudah datang. Jawabnya mudah, barikade pesisir bernama kawasan mangrove, telah rusak parah. Penyebabnya, terutama konversi lahan.

Penyebab utamanya, penebangan mangrove demi kolam budidaya perikanan (tambak). Selain itu, pembangunan jalan tol, dermaga, permukiman, dan proyek tanggul laut di kawasan pesisir yang mengganggu ekosistem dan menimbun area mangrove. Usai mangrove rusak, datanglah era abrasi. Tanpa mangrove, kuatnya gelombang laut kemudian menghantam pesisir. Sedimen pun hilang dengan mudah.

Belum lagi, pencemaran dari aktivitas industri, pertanian, dan sampah domestik yang menurunkan kualitas air dan merusak habitat mangrove. Kesadaran sebagian masyarakat pesisir mengenai fungsi ekologis mangrove yang rendah membuat mereka melakukan aksi penebangan liar. Kontrol atas semua aksi ini, sangatlah lemah.

Dapat disimpulkan, hilangnya hampir semua kawasan mangrove di pesisir Pantura disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang modal alam. Baik pemerintah, korporat, hingga warga pesisir hanya mementingkan capaian taktis dan sesaat, tanpa cukup kalkulasi akan keberlanjutan pesisir. Sebuah langkah ceroboh yang terlihat menguntungkan ketika itu, tapi badai dampaknya baru terasa sekarang.

Begitulah. Meski bagaimana pun, hidup harus terus berjalan. Sampai di sini, kita akan dihadapkan pada dua pilihan solusi besar, yakni apakah sebaiknya dibangun GSW seperti yang tengah direncanakan pemerintah atau bersungguh-sungguh melakukan konservasi kawasan mangrove. Keduanya berimplikasi luas dengan konsekuensi yang berbeda.

Infrastruktur Berbasis Alam

Pada satu sisi, GSW dipahami mudah, erat dengan keamanan, keberlangsungan, dan perlindungan fisik. Dengan dibangunnya tanggul raksasa, masyarakat lantas merasa aman. Garansi rasa aman dari bencana alam tersebut dapat dilihat langsung oleh warga pesisir, karena tanggul dibangun menjulang, meski harus merogoh pembiayaan yang tak sedikit.

Sementara mangrove, karena merupakan modal alam, memiliki kontribusi ekologis yang lebih luas dibandingkan GSW. Konservasi mangrove jelas akan melibatkan partisipasi masyarakat. Mangrove sejak ditanam, tidak mungkin dikorporasikan. Beruntung, bila partisipasi itu seturut tekad memperkuat sistem alam dari waktu ke waktu.

Baik GSW maupun konservasi mangrove menghasilkan manfaat, mulai dari tatanan sosial, aspek manusia, hingga keuangan. Namun, konservasi mangrove menawarkan peluang yang lebih besar dalam rupa pendidikan, pariwisata, dan ketahanan lingkungan jangka panjang.

Kembali pada tujuan inti pembangunan GSW atau konservasi mangrove, yakni pengurangan risiko bencana, pada aspek keberkelanjutan, infrastruktur keras seperti GSW potensial memunculkan kesenjangan, antara rencana dan implementasi.

Meski atas nama kebijakan pemerintah, tetap saja diperlukan integrasi pengetahuan lokal, peningkatan kesadaran, dan perencanaan partisipatif agar pembangunan infrastruktur keras seperti GSW terasa lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah bahkan tidak hanya mengkaji bagaimana infrastruktur berfungsi, tetapi juga bagaimana infrastruktur itu dipahami, dinegosiasikan, dan dipertahankan di tempat-tempat yang seharusnya dilindungi. Ketika satu titik dibangun, tentu berakibat pada titik lain yang belum dibangun.

Belum lagi, GSW bukan hanya dirancang, tapi juga membutuhkan dukungan yang tepat. Dukungan dari semua kalangan. Dukungan meyakinkan tentang GSW yang tidak hanya protektif, tetapi juga regeneratif, partisipatif, dan adil.

Sementara konservasi mangrove sebentuk infrastruktur berbasis alam yang efektif untuk perlindungan pesisir dan adaptasi perubahan iklim. Pertahanan pesisir ini akan terus tumbuh sepanjang masa dan semakin kuat; berbeda dengan GSW yang dapat dimakan usia.

Secara pembiayaan, konservasi mangrove jauh lebih murah. Di tengah ancaman krisis global, perekonomian dalam negeri yang tertekan, serta pemerintah daerah yang harus kreatif menggerakkan sumber pendapatan daerah, faktor pembiayaan menjadi sangat krusial.

Jangan lupa. Konservasi mangrove yang berhasil dapat menyerap dan menyimpan karbondioksida secara efektif, berbeda dengan GSW. Fungsi ekologis mangrove juga tidak dapat dipungkiri. Filter polutan alami dan habitat biota laut tersebut mendukung keanekaragaman hayati.

Kalau semua berjalan baik, soal manfaat sosial-ekonomi dari konservasi mangrove tak perlu diragukan. Warga pesisir pasti diuntungkan, karena mendukung matapencarian mereka. Bila dibarengi inovasi, mangrove dapat dijadikan tujuan pendidikan, wisata, dan riset.

Pada akhirnya, memilih GSW atau konservasi mangrove seyogianya berpulang pada kepahaman akan keberlanjutan ekosistem pesisir. Kepahaman yang membutuhkan pengetahuan yang cukup, kesadaran yang dalam, dan political will adiluhung dari para pemangku otoritas.

Sebab, mangrove bukan hanya sederet pepohonan di pesisir pantai. Konservasi mangrove mewakili harmoni perikehidupan manusia dan alam. Keadaan yang menggambarkan wajah kita hari ini.