Sekolah Demokrasi dan skema saving dana cadangan untuk Pilkada 2029 urgen dirumuskan sedari sekarang.

Agus Sulistyo
Anggota Bawaslu Kota Surakarta
 

Praktik demokrasi lokal yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari sinergi lintas sektor serta andalnya penyelenggaraan pemilihan. Sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci partisipasi aktif warga negara dalam menentukan kepemimpinan formal dan kebijakan publik. Sementara penyelenggaraan pemilihan yang andal melahirkan kepemimpinan unggul.

Dalam realitasnya, pada konteks penyelenggaraan pemilihan, kerap kali terjadi dinamika postur penyediaan anggaran. Alasannya jamak, karena penyelenggaraan pemilihan selalu berhadapan dengan fenomena ketidakpastian, baik teknis administrasi maupun regulasi. Apa yang telah dianggarkan, tidak sedikit yang meleset dan memerlukan penyesuaian taktis yang rumit.

Oleh karenanya, penguatan skema adanya saving penganggaran menjadi faktor yang sangat penting sebagai langkah antisipatif di tengah situasi ketidakpastian. Selain sebagai fungsi budgeting, perencanaan cadangan anggaran adalah komitmen bersama dalam menjaga integritas demokrasi. Penyiapan dana cadangan tak lain sebentuk fleksibilitas dalam merespons situasi tak terduga.

Skema saving dana cadangan bertujuan memastikan kesiapan anggaran sejak dini guna mendukung kelancaran tahapan pemilihan, khususnya dalam aspek pengawasan. Perencanaan anggaran yang matang akan mampu mengantisipasi kebutuhan mendesak serta meminimalisasi kendala teknis di lapangan.

Penyediaan dan penguatan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2029 diusulkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta dalam audiensi dengan DPRD Kota Surakarta, Selasa (28/4/2026), di Ruang Meeting DPRD Kota Surakarta. Dukungan kebijakan dari DPRD sangat penting dalam mendorong alokasi anggaran cadangan yang berkelanjutan.

Laksana gayung bersambut, DPRD Kota Surakarta menyatakan keterbukaannya untuk mengkaji usulan tersebut sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kualitas demokrasi di daerah.

Skema penyediaan saving untuk Pilkada 2029 direspons positif dengan rencana tindak lanjut berupa kajian yang mendalam dari beberapa aspek. Selain itu, antisipasi kebutuhan mendesak serta minimalisasi kendala teknis di lapangan.

Sekolah Demokrasi

Selain skema penyediaan saving untuk Pilkada 2029, Bawaslu Kota Surakarta juga mengusulkan program ‘Sekolah Demokrasi’ sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan politik bagi konstituen partai politik di Kota Surakarta. Sekolah Demokrasi dapat memperkuat kelembagaan demokrasi di masa non-tahapan.

Sekolah Demokrasi direncanakan menyasar konstituen partai politik sebagai peserta. Program ini sengaja dirancang dalam rangka penguatan kekembagaan partai politik. Bukan hanya itu. Sekolah Demokrasi diharapkan dapat menjadi wadah pembelajaran demokrasi, kepemiluan, etika politik, pencegahan pelanggaran, hingga penguatan peran partai politik dalam sistem demokrasi.

Dalam pelaksanaannya, Sekolah Demokrasi jelas berkolaborasi dengan Pemerintah Kota, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), DPRD, serta kalangan akademisi. Dengan peran yang lebih aktif sebagai agen pendidikan politik, Sekolah Demokrasi turut meningkatkan literasi demokrasi di tengah masyarakat.

Muara dari semua itu, tentunya partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat, berikut kepahaman akan kelembagaan demokrasi. Penyimpangan yang banyak terjadi ketika penyelenggaraan pemilihan atau saat perumusan dan implementasi kebijakan publik dapat direspons dengan baik oleh masyarakat, melalui prosedur yang berlaku.

Berkualitasnya partisipasi politik menandakan keberhasilan praktik demokrasi lokal. Sebab, demokrasi lokal yang sehat memerlukan partisipasi aktif, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah agar benar-benar melayani kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu.

Dalam waktu bersamaan, praktik-praktik buruk seperti dinasti politik dan oligarki, politik uang dan fenomena pemilih pragmatis, serta biaya politik yang tinggi secara bertahap dapat diminimalisasi bahkan sepenuhnya hilang.

Kota Demokrasi ‘Next Level’

Telah saatnya Kota Surakarta sampai pada predikat ‘Kota Demokrasi Next Level’. Sebuah transformasi kepemimpinan dan tata kelola perkotaan yang tidak hanya mengandalkan pemilihan reguler, tetapi mampu mewujudkan integrasi partisipasi warga secara berkelanjutan.

Kota Demokrasi Next Level menempatkan warga kota bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan kota. Dengan begitu, setiap langkah strategis yang ditempuh pemerintah, telah melalui persetujuan warga kota. Pada pelaksanaannya, kebijakan menjadi lebih mudah dan nyata.

Forum-forum warga tidak dapat dipungkiri merupakan wadah vital pencapaian Kota Demokrasi Next Level. Bukan hanya perjumpaan atau permusyawaratan langsung dan resmi, kanal-kanal digital juga menjadi pilihan strategis. Terlebih, warga kota yang dimaksud termasuk pula para Generasi Z yang familier dengan alam digital.

Kota Demorasi Next Level mengarahkan masa depan demokrasi yang lebih baik, dengan berfokus pada integrasi, inovasi, dan ketangguhan. Praktik demokrasi yang berbasis data dan efisiensi. Warga kota pun memiliki kesadaran tentang politik yang selalu hadir dalam setiap sendi kehidupan mereka bahkan sehari-hari. Karena itu, mereka kemudian terdorong untuk lebih aktif berpartisipasi, bukan hanya saat Pemilu.

Ide ini merupakan bentuk evolusi prinsip ‘Solo Ramah Demokrasi (Soradem)’. Potret kehidupan politik di Kota Solo yang mengedepankan harmoni, partisipasi tinggi warga, dan keberlanjutan tradisi demokrasi.

Soradem menerima perbedaan pendapat sebagai hal wajar. Suara rakyat dihormati dan aspirasi dapat disampaikan secara terbuka. Misal pun terjadi aksi demonstrasi yang menunjukkan adanya partisipasi kritis masyarakat, prinsip ‘Solo Ramah Demokrasi’ mendahulukan ruang dialog.

Kota Demokrasi Next Level pada akhirnya akan turut menentukan jalan sejarah Kota Solo. Sejarah demokrasi lokal yang dipenuhi partisipasi politik tinggi dengan tanpa melupakan harmoni dalam perbedaan berikut dukungan media aspiratif yang menyuarakan suara rakyat serta demokrasi berbasis komunitas yang ditunjukkan melalui musyawarah dari akar-rumput.