Inovasi yang berhasil meningkatkan penjualan UMKM, justru bumerang tanpa kualitas SDM memadai.

Anton A. Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen FEB
Universitas Muhammadiyah Surakarta
 

Pemerintah menunjukkan perhatian dan keberpihakan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengeluarkan paket kebijakan yang mendukung daya saing mereka. Paket kebijakan ekonomi tersebut mengatur perpanjangan aturan pajak 0,5 persen pada UMKM sampai dengan 2029. Pemerintah menyadari bahwa pengenaan pajak 0,5 persen bisa meringankan biaya produksi lembaga bisnis ini.

Pemerintah juga memindahkan dana sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun yang disimpan di Bank Indonesia ke bank-bank Himbara untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit produktif. Karena kelebihan likuiditas, perbankan perlahan mulai menurunkan suku bunga kredit. Secara tidak langsung, UMKM kemudian terbantu dalam mendapatkan modal yang murah.

UMKM adalah bentuk lembaga bisnis yang dominan di Indonesia. Hampir 75 persen lembaga bisnis di Indonesia adalah UMKM (Tambunan, 2008). UMKM juga merupakan lembaga bisnis yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia, sekaligus menjadi kekuatan tersendiri. Namun demikian, UMKM di Indonesia juga mempunyai beberapa masalah yang menghalangi perkembangannya. Masalah umum small-medium enterprise (SME) di Indonesia adalah permodalan, akses pasar, dan kualitas SDM (Tambunan, 2008).

Pemerintah maupun pengusaha UMKM menganggap permodalan sebagai masalah utama dalam bisnis. Karena itulah dimunculkan banyak program dari pemerintah dalam rangka mempermudah akses permodalan maupun fasilitas bunga rendah bagi UMKM. Sayangnya, Setyawan et al. (2015) menemukan bahwa pada saat mempunyai modal, sebagian besar UMKM di Indonesia tidak melakukan perencanaan bisnis. Artinya, mereka tidak melakukan analisis mendalam tentang keputusan investasi untuk meningkatkan kapasitas bisnis mereka.

Kebutuhan mendasar UMKM sebenarnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM berkualitas menjadi modal bagi inovasi bisnis yang diperlukan oleh UMKM untuk berkembang. Namun praktiknya, bagi UMKM, bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan SDM berkualitas. Sebab, daya tarik bisnis UMKM bagi pencari kerja sangatlah rendah.

Daya tarik rendah lantaran tingkat upah bisnis UMKM di bawah upah minimum. Kondisi yang jika dibiarkan bisa menjadi lingkaran setan tak berujung. UMKM mempunyai daya saing rendah karena kualitas SDM rendah, sedangkan kualitas SDM rendah karena ketidakmampuan UMKM untuk membayar SDM berkualitas. Masalah SDM berkualitas memerlukan sebuah langkah terobosan dari pelaku bisnis UMKM maupun para stakeholder yang berkepentingan.

Dilema Inovasi Bisnis UMKM

Dalam studinya terhadap klaster UMKM di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Setyawan et al. (2015) menemukan bahwa inovasi bisnis UMKM menentukan peningkatan kinerja UMKM yang diukur dengan pertumbuhan keuntungan dan penjualan.

Inovasi bisnis UMKM ditentukan oleh kualitas SDM yang ada di dalamnya (Kato et al., 2015). Inovasi bisnis dalam UMKM meliputi terobosan untuk melakukan pengembangan desain produk maupun proses bisnis yang memberikan nilai tambah bagi produk dan diterima oleh pasar.

Secara umum, inovator di dalam bisnis UMKM tak lain para pemilik usaha, karena sebagian besar UMKM terutama bisnis mikro, pemilik usaha sekaligus merangkap karyawan. Pada saat skala bisnis mereka kecil, hal ini tidak menjadi masalah, tetapi ketika terjadi peningkatan penjualan, mulai muncul persoalan.

Sewaktu bisnis UMKM berkembang karena inovasi, terjadi dilema. Di satu sisi, permintaan pasar meningkat, tetapi di sisi lain, permintaan tidak bisa dipenuhi karena ketidakmampuan UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Sebagai contoh, UMKM kerajinan (handycraft) atau fesyen di wilayah Kota Solo dan sekitarnya. Beberapa UMKM kerajinan mampu mendesain atau membuat produk inovatif yang menarik dan diterima pasar.

Pada saat ada permintaan dalam skala kecil atau moderat, semua masih dapat dipenuhi. Namun, ketika permintaan produksi membludak massal, UMKM tidak lagi mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Atau bila pun ada peningkatan kapasitas produksi maka terjadi penurunan kualitas produk. Dalam jangka panjang, kondisi demikian membuat bisnis UMKM sulit berkembang.

UMKM tidak mampu menyelesaikan persoalan struktural tersebut sendirian. Diperlukan campur tangan dari stakeholder yang berkepentingan. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu berpartisipasi mengatasinya.

Kuncinya pada Keberlanjutan

Sejumlah aktivitas sudah dilaksanakan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM pada bisnis UMKM. Pertama, pelatihan bagi pengusaha UMKM. Pemerintah pusat maupun daerah secara periodik melaksanakan aktivitas pelatihan bagi UMKM melalui departemen maupun dinas terkait. Perguruan tinggi juga sering kali melakukan pelatihan teknis bagi UMKM dengan mekanisme pengabdian masyarakat.

Kedua, pendampingan dalam aktivitas bisnis UMKM. Aktivitas yang kedua ini terbilang jarang dilakukan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Padahal idealnya, setiap pelatihan yang dilaksanakan bagi UMKM seharusnya ditindaklanjuti dengan pendampingan. Pendampingan dilakukan untuk memastikan hasil pelatihan bisa dievaluasi dengan baik.

Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi meliputi pelatihan teknis maupun motivasi bisnis. Pada kenyataannya, pelatihan mempunyai dua kelemahan serius. Pertama, peserta pelatihan UMKM tidak dipilih dengan baik. Peserta sering kali dipilih hanya berdasarkan alasan pemenuhan kuota pelatihan, bukan didasari kebutuhan mereka.

Kedua, tidak ada keberlanjutan dari program pelatihan bagi UMKM. Program pendampingan untuk memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan bisa mencapai sasaran dan terjadi peningkatan kualitas SDM pada bisnis UMKM.

Sinergi antara UMKM, pemerintah, dan perguruan tinggi diperlukan untuk mengatasi masalah kualitas SDM dalam bisnis. Sinergi diperlukan untuk mengoptimalkan langkah-langkah yang sudah diambil sekaligus melakukan terobosan baru.

Kebutuhan mengidentifikasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM bisa dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga bisa mengatasi kebutuhan SDM secara kuantitas dengan program magang bagi mahasiswa dan dosen. Selain itu, kajian praktis tentang persoalan-persoalan teknis yang dihadapi UMKM perlu dikembangkan untuk memberikan panduan bagi mereka untuk mengatasi masalah-masalah teknis dalam bisnis mereka.

Peningkatan kinerja bisnis UMKM dalam jangka panjang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. UMKM yang sehat bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memberikan nilai tambah bagi komoditas primer di Indonesia.

Editor: Arif Giyanto