Pertarungan makna atau cara memahami realitas begitu penting dalam perpolitikan modern.

M. Farid Wajdi
Guru Besar Ilmu Manajemen
Universitas Muhammadiyah Surakarta
 

Dalam logika manajemen strategi, krisis bisa teridentifikasi sebagai bahan baku. Artinya, peristiwa buruk tidak selalu dilihat sebagai masalah, tetapi bisa diolah menjadi peluang. Realitas apa yang terjadi tidak selalu menentukan, melainkan bagaimana ia diproduksi menjadi maknalah penentunya.

Insiden termutakhir yang dapat diketengahkan, yakni peristiwa penembakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Di titik ini, peluru tidak berhenti menjadi fakta kriminal semata, tetapi menjelma menjadi instrumen politik berupa alat untuk membentuk opini dan dukungan.

Malam itu, di Washington Hilton, suara tembakan memecah ritme makan malam para elite media dan politik Amerika. Seorang pria bersenjata menerobos ruang aman. Aparat pun bereaksi dan Donald Trump segera dievakuasi.

Apa yang terjadi kemudian? Dalam hitungan menit, insiden kemudian berubah menjadi narasi yang dibangun untuk menjelaskan peristiwa. Dalam hitungan jam, narasi itu berubah menjadi posisi politik.

Media mainstream ikut mengangkat bagaimana pernyataan resmi dapat dengan cepat membingkai makna sebuah peristiwa. Karena, tak lama berselang, bocor dan beredar luas pernyataan juru bicara Gedung Putih yang menyatakan bahwa akan ada ‘tembakan’ (shots fired) sebelum penembakan yang sesungguhnya di acara jamuan malam.

Dalam konteks tersebut, upaya memposisikan diri sebagai korban (playing victim) tidak selalu berarti rekayasa, tetapi berperan sebagai arsitektur narasi demi penyusunan cerita secara strategis. Tujuannya, mengubah tekanan menjadi legitimasi sebagai pembenaran untuk tetap didukung, serta menggeser sorotan dari kritik kebijakan menjadi empati personal.

Pola seperti itu nyaris selalu sama di mana sebuah peristiwa lantas dibawa ke panggung mesin simpati. Pertama, insiden berupa ancaman nyata atau setidaknya terasa nyata. Kedua, pembingkaian cara pandang (framing) yang begitu cepat berupa penentuan, siapa kawan dan siapa lawan. Ketiga, simbolisasi, dengan pemimpin yang digambarkan sebagai korban. Keempat, mobilisasi berbentuk simpati yang diubah menjadi dukungan politik.

Emosi versus Rasionalitas

Ada hukum tak tertulis dalam politik kontemporer tentang ancaman fisik yang mengalahkan perdebatan rasional, padahal logis dan berbasis data. Ketika seorang pemimpin tampak diserang, kritik mendadak terasa tidak pantas. Oposisi pun terdorong defensif dengan cenderung berhati-hati atau menjauh mundur, sedangkan para pendukung semakin loyal.

Dari sudut pandang strategi, sedang terjadi reframing posisi, yakni mengubah cara publik melihat seseoran dari ‘yang dinilai’ menjadi ‘yang dilindungi. Tekanan yang semula menggerus elektabilitas (tingkat keterpilihan), berbalik menjadi modal emosional (dukungan berbasis rasa simpati).

Betapa penting menjaga garis nalar. Tidak setiap insiden adalah sandiwara. Tuduhan staged (direkayasa) tanpa bukti bisa memindahkan kita dari analisis ke konspirasi. Ada wilayah yang sering diabaikan, yaitu eksploitasi atas kejadian nyata dengan memanfaatkan peristiwa yang benar-benar terjadi untuk keuntungan politik.

Di sinilah playing victim bekerja sangat efektif, bukan dengan menciptakan peristiwa, tetapi dengan mengunci tafsirnya sejak awal. Tafsir tersebut menentukan bagaimana publik harus memahami kejadian tentang siapa yang salah, siapa yang terancam, dan siapa yang harus dibela. Semuanya dipaketkan dalam satu narasi yang siap dikonsumsi publik dan algoritma media sosial.

Pola yang sama kerap muncul dalam isu berbeda. Misalnya ketika seorang figur publik terdesak oleh tuduhan ijazah palsu. Secara teoretis atau dalam kerangka berpikir ilmiah, dua jalur respons dapat ditempuh.

Pertama, jalur verifikasi dengan membuka data, mengundang audit independen atau pemeriksaan oleh pihak netral, kemudian mengakhiri polemik dengan bukti. Kedua, jalur narasi dengan menggeser isu dari ‘apakah dokumen itu sah’ menjadi ‘mengapa saya diserang’.

Pada jalur kedua, playing victim mengambil alih. Pertanyaan tentang keaslian dokumen dibingkai sebagai fitnah politik. Pemeriksaan publik ditransformasikan menjadi persekusi atau tindakan seolah-olah memburu atau menzalimi. Kritik diposisikan sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi.

Hasilnya, perdebatan substantif tentang validitas ijazah pun tenggelam oleh arus empati. Tekanan faktual berbasis data berubah menjadi perisai moral, yakni perlindungan berbasis simpati.

Mengapa publik mudah terbawa? Pertama, bias kognitif atau kecenderungan pikiran untuk memihak. Publik cenderung mempercayai narasi yang sesuai dengan keyakinannya. Pendukung melihat korban, sedangkan penentang melihat drama. Keduanya sama-sama memperbesar gema narasi.

Kedua, polarisasi atau keterbelahan tajam dalam masyarakat. Dalam kondisi ini, setiap peristiwa menjadi bahan bakar identitas kelompok. Empati dan sinisme berjalan beriringan, saling menguatkan. Ketiga, ekonomi perhatian berupa persaingan memperebutkan perhatian publik.

Terlebih, platform digital memberi ‘imbalan’ pada konten dramatis. Ancaman, darah, dan air mata lebih cepat viral dibandingkan data dan analisis.

Bumerang bagi Demokrasi

Senyatanya, permainan politik simpati bisa menjadi bumerang bagi demokrasi. Akuntabilitas melemah, karena pemimpin tidak lagi mudah dimintai pertanggungjawaban. Kebijakan pun terpinggirkan, lantaran substansi yang terkalahkan oleh emosi.

Belum lagi, kekerasan yang menjadi komoditas, sebab peristiwa berbahaya justru memberi keuntungan politik. Dan hal yang paling berbahaya, publik terbiasa menilai pemimpin bukan dari kinerja, melainkan dari seberapa dramatis ia tampak menderita.

Jadi, jelaslah bahwa siapa yang menguasai narasi akan menguasai simpati. Peristiwa Penembakan Trump di Washington Hilton mengingatkan kita pada satu kenyataan keras politik modern di mana terjadi pertarungan makna atau cara memahami realitas.

Peluru bisa meleset, tetapi narasi jarang gagal. Tuduhan bisa diperdebatkan, tetapi simpati mudah dikapitalisasi dan diubah menjadi keuntungan politik.

Apakah semua ini rekayasa? Bisa ya, bisa tidak. Apakah ini dimanfaatkan? Hampir pasti. Dan di sanalah publik diuji, apakah kita akan terus bereaksi sebagai penonton yang terseret emosi, atau sebagai warga yang menuntut bukti, bahkan ketika sosok yang tampil di panggung adalah seorang ‘korban’.

Karena pada akhirnya, demokrasi yang sehat tidak dibangun di atas rasa iba, melainkan di atas kebenaran yang bisa diuji.