Kemitraan bisnis dari hulu sampai dengan hilir begitu menentukan keberlangsungan koperasi.

Anton A. Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
 

Senin (21/7/2025) lalu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Koperasi tersebut termasuk program unggulan Pemerintah. Sebuah program strategis demi pengembangan ekonomi nasional.

Filosofi koperasi sebagai saka guru ekonomi Indonesia diwujudkan dalam bentuk nyata, berupa pembentukan lembaga koperasi di level desa dan kelurahan. Dibangunnya Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu solusi pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2025. Pemerintah secara ambisius menargetkan pembentukan 80.000 koperasi ini di seluruh Indonesia.

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memperkuat swasembada pangan dan pemerataan ekonomi. Selain itu, menjadikan desa sebagai pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuan terakhir, yakni optimalisasi potensi desa dengan koperasi yang menyediakan layanan, seperti sembako murah, simpan pinjam, cold storage, dan logistik desa.

Kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih disambut dua pendapat berbeda para pengamat maupun pelaku bisnis. Berdasarkan prinsip pendirian koperasi, seharusnya didirikan oleh sekumpulan individu yang berniat untuk membangun usaha dengan badan usaha ini. Artinya, koperasi adalah sebuah badan usaha yang dilandasi keinginan dan inisiatif para anggota yang menginginkan kesejahteraan ekonomi.

Hal tersebut berbeda dengan proses pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan instruksi dari pemerintah atau bersifat top down. Saat instruksi itu sampai ke desa, praktis terjadi kebingungan dalam pencarian anggota koperasi. Sebab, keanggotaan koperasi bersifat sukarela.

Banyak pemerintah desa kemudian menempuh cara mudah, yaitu dengan menggerakkan aparat desa, pengurus RW, dan pengurus RT setempat, untuk memudahkan mobilisasi anggota dan pembayaran simpanan wajib. Dengan langkah ini, kelembagaan koperasi telah terbentuk.

Sementara itu, sebagai sebuah organisasi bisnis, Koperasi Desa Merah Putih perlu menyusun model bisnisnya. Sesuai instruksi Presiden, penyusunan model bisnis Koperasi Desa Merah Putih menjadi kewajiban kementerian dan pemerintah daerah bersangkutan. Namun demikian, karakteristik desa yang sangat variatif menyebabkan penyusunan model bisnis Koperasi Desa Merah Putih lebih sulit dari yang diperkirakan.

Membangun Model Bisnis

Koperasi Desa Merah Putih harus menyusun model bisnis, sesuai karakteristik dan potensi desa masing-masing. Koperasi di kawasan pertanian, misalnya, membutuhkan model bisnis pertanian. Contoh lain, koperasi di desa nelayan wajib menyesuaikan model bisnis, sesuai dengan usaha perikanan dan kemaritiman.

Pada sisi lain, banyak desa atau kelurahan, terutama di Pulau Jawa telah kehilangan potensi sektor primer, seperti pertanian dan peternakan, sehingga memerlukan model bisnis yang lebih kompleks, yaitu koperasi serba-usaha, dengan menambah unit usaha di bidang keuangan mikro atau simpan pinjam, serta distribusi atau peritel sembako.

Secara umum, dalam menyusun model bisnis, beberapa hal perlu diperhatikan lebih detail. Langkah pertama, menentukan visi dan misi lembaga. Visi lembaga koperasi adalah perwujudan cita-cita atau tujuan jangka panjang koperasi.

Contoh, Koperasi Desa Merah Putih yang mempunyai bidang usaha pertanian bisa menyusun visi ‘Menjadi Koperasi Pertanian Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Petani Melalui Pertanian Berkelanjutan’.

Selanjutnya, perlu disusun misi koperasi yang merupakan cara untuk mewujudkan visi. Misalnya, meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian anggota melalui penyediaan sarana produksi dan teknologi tepat guna, mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memastikan akses pasar pertanian yang adil dan menguntungkan produk pertanian anggota.

Pada tahapan berikutnya, menentukan segmen pelanggan. Dalam konteks koperasi bidang usaha pertanian, pelanggan tediri dari petani anggota koperasi, kelompok tani lokal, serta konsumen lokal dan regional, yaitu mereka yang membeli komoditas dan produk dari koperasi.

Setelah penentuan segmen pelanggan, waktunya penentuan nilai bisnis (business value). Nilai bisnis dapat dipahami sebagai manfaat yang bisa diperoleh dengan menjadi anggota atau konsumen koperasi. Proposisi nilai bisnis koperasi pertanian, misalnya akses mudah ke sarana produksi, peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, jaminan pasar dan harga stabil, serta edukasi pendampingan berkelanjutan.

Penentuan saluran distribusi dari produk koperasi menjadi bagian penting dari model bisnis Koperasi Desa Merah Putih. Dalam konteks koperasi dengan usaha pertanian, pilihan saluran distribusi antara lain kantor koperasi itu sendiri, unit usaha koperasi, kelompok tani, penyuluh pertanian, dan platform digital. Hubungan pelanggan juga merupakan bagian dari model bisnis Koperasi Desa Merah Putih.

Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan KDMP/KKMP meliputi tiga aspek penting. Pertama, pemberdayaan anggota terkait pengembangan manajemen sumber daya manusis KDMP/KKMP. Sumber utama dari SDM koperasi tak lain anggota koperasi. Merekalah yang akan menjalankan strategi operasional bisnis untuk meningkatkan kinerja bisnis koperasi.

Kegiatan utama dalam aspek pemberdayaan anggota adalah mendorong partisipasi anggota dan memberikan pelatihan teknis pada anggota. Kegiatan mendorong partisipasi anggota sangat penting, karena komponen utama dari operasional KDMP/KKMP yakni partisipasi anggota. Sementara kegiatan pelatihan teknis meningkatkan kompetensi anggota dalam mengelola bisnis koperasi.

Aspek kedua, kemitraan strategis. Pada dasarnya, koperasi merupakan organisasi bisnis berbasis jaringan. Artinya, lembaga ini bisa menjalankan fungsi bisnisnya dengan baik jika mampu membangun jaringan bisnis yang baik. Koperasi harus membangun jaringan bisnis, sesuai dengan bidang bisnisnya.

KDMP/KPMP dengan basis bisnis pertanian mempunyai pilihan sebagai produsen—baik petani maupun peternak—yang menghasilkan komoditas pertanian, distributor komoditas pertanian, atau menjadi pemasok pupuk dan alat pertanian serta bibit. Ketiganya mensyaratkan kemitraan bisnis rantai pasok komoditas pertanian, dari hulu sampai dengan hilir.

Aspek terakhir, pengembangan usaha. Ada dua pilihan, yaitu fokus pada satu bidang bisnis atau melakukan diversifikasi bisnis. KDMP/KKMP yang baru memulai bisnis sebaiknya fokus pada satu bidang bisnis, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan pasar yang potensial memberikan keuntungan bagi mereka.

Penentuan bidang bisnis bisa dilakukan dengan melakukan studi kelayakan bisnis. KDMP/KKMP tentu mempunyai keterbatasan SDM untuk melakukan studi kelayakan bisnis. Mereka bisa menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi. Penulis yakin, perguruan tinggi dengan senang hati melakukannya, karena kampus juga memerlukan mitra aktivitas pengabdian masyarakat.

Pada akhirnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan bisa menjadi fondasi ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kelembagaan koperasi dan anggaran untuk menstimulasi perkembangan koperasi sudah disediakan pemerintah. Saat ini ‘bola’ ada di tangan masyarakat, atau secara khusus, para pengurus koperasi. Kemampuan menyusun model bisnis yang sesuai dan penentuan strategi bisnis KDMP/KKMP menjadi kunci sukses tercapainya tujuan pembentukan lembaga ini.

Editor: Rahma Frida