Momentum Milad ke-79 begitu strategis untuk menggugah sumbangsih HMI dan alumninya pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Nyuwardi
Anggota KAHMI Boyolali
 

Tiba jua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada usianya yang ke-79, tepat pada Kamis (5/2/2026). Rentang usia yang tak jauh selisih dengan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Organisasi mahasiswa Islam tertua tersebut ditakdirkan tetap eksis, berikut segala dinamika yang menyelimutinya. Suka atau tidak suka, HMI terbukti tidak lekang masa dan mampu beradaptasi dengan situasi apa pun.

Tema milad yang disorongkan Pengurus Besar HMI kali ini yakni ‘Khidmat HMI untuk Indonesia’. Semacam penegasan komitmen tak berujung dalam rentang 1947 hingga 2026 di ranah kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkualitas insan cita; beriman, berilmu, dan beramal saleh.

Secara etimologi, ‘khidmat’ dapat diartikan sebagai ‘hormat dan takzim’. Lebih dalam, kata ini merujuk pada kesungguhan serta dapat pula bermakna ‘bakti’ atau ‘pelayanan’. Simpulan yang dapat diambil, telah sekian lama, HMI tetap dan akan terus berbakti untuk Ibu Pertiwi.

Nurcholish Madjid menyarikan kiprah HMI dalam konsep kemanunggalan tiga pilar ‘keislaman-keindonesiaan-kemodernan’. Secara mudah dapat dipahami bahwa keislaman kader-kader HMI dan alumninya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus kemodernan sebagai laku adaptasi atas realitas mutakhir.

Ahmad Gaus AF dalam karyanya berjudul Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner, terbitan Penerbit Buku Kompas tahun 2010, menulis, dalam pandangan Cak Nur, keterpaduan antara keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan dari nilai-nilai Islam yang universal dan menyatu dengan tradisi lokal Indonesia.

Cak Nur, tulisnya, memadukan tradisi dan modernitas, dengan bersandar pada dalil ushul fiqh berikut. Pertama, al-muhafadzatu ala al-qadim as-salih. Dalil ini dapat diartikan sebagai memelihara yang lama dan baik. Kedua, ahdzu bil-jadid al-ashlah. Dalil kedua bermakna mengambil hal baru yang lebih baik. Dalil pertama mendekat pada ‘tradisi’, sedangkan dalil kedua, ‘modernitas’.

Betapa kemudian HMI tidak mungkin melepaskan jutaan tradisi baik yang bernas di satu sisi, serta tidak gagap pada modernitas yang sungguh membutuhkan optimalisasi pencapaian rasional. HMI tidak tercerabut dari identitas kebangsaan, pun berani berkolaborasi dengan berbagai sumber daya baru yang baik dan bermanfaat.

Dalam karyanya berjudul Dari Panggung Sejarah Bangsa: Belajar dari Tokoh dan Peristiwa terbitan Pustaka Al-Kautsar Jakarta tahun 2020, Lukman Hakiem menggarisbawahi gerakan HMI yang dinamis dan progresif serta terus-menerus merumuskan jati dirinya. Semua itu bertumpu pada Tujuan HMI, ‘Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT’.

Menurut Lukman, kualitas insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernapaskan Islam telah mendorong kader-kader HMI untuk bertanggung jawab atas terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur. Tidak ada pemisahan antara jati diri keislaman dan keindonesiaan. Masa depan HMI dengan tujuan organisasinya, tak lain merupakan modal dasar bagi umat dan bangsa. HMI adalah kader umat dan kader bangsa.

Berkhidmat untuk Daerah

Kiprah HMI tidak hanya melulu di lingkaran kekuasaan pusat. Secara struktural organisasi, kini HMI terus bertumbuh hingga ke daerah-daerah. Para alumninya pun bertebaran di seantero Indonesia, usai lulus dari kampus-kampus di perkotaan. Lahan amaliah yang jelas dapat terpraktikkan, yakni membawa nilai-nilai HMI hingga ke daerah-daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa-desa.

Terlebih, praktis sejak era Reformasi digulirkan dan otonomi daerah mulai diberlakukan, kepemimpinan daerah pun turut menggeliat. Beriring era komunikasi digital yang dapat menyiasati jarak dan waktu, lalu tuntutan publik yang semakin demokratis, bermuara pada kebutuhan akan mumpuninya kepemimpinan daerah.

Muhtar Haboddin dalam karyanya berjudul Pemimpin Inovatif Tingkat Lokal terbitan UB Press tahun 2023 berpendapat, pemerintah daerah telah banyak berubah. Para pemimpin daerah berperan dalam menghadirkan inovasi pelayanan, termasuk memanfaatkan perangkat komunikasi dan informasi digital.

Menurutnya, teknologi berhasil mengubah wajah pemerintahan daerah yang dapat meleburkan jarak. Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat berjalan tanpa pembatas. Waktu layanan pun diperpendek. Semua keluhan masyarakat bisa disampaikan melalui website. Prosedur layanan bisa diunduh atau unggah kapan pun dan di mana pun. Sebuah perubahan secara besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam era demokrasi yang mengandalkan suara terbanyak, ujar Muhtar, peran nyata pemerintah daerah diperlukan. Sebab, warga tidak lagi membutuhkan janji-janji manis politik yang penuh tebar pesona serta pencitraan. Pemimpin daerah yang dicari masyarakat, yakni pemimpin yang mengedepankan kerja untuk rakyat serta mampu membuat terobosan inovatif.

Dengan begitu, simpul Muhtar, banyak pemimpin daerah yang kemudian mampu mempertahankan kekuasaannya selama dua periode. Tanpa inovasi, rasanya sulit untuk mengambil simpati dan dukungan publik. Kinerja penuh inovasi saja terkadang tidak mudah melahirkan kepercayaan warga terhadap para pemimpin di daerah, apalagi nir-inovasi.

Kepahaman HMI akan nilai-nilai tradisional dan modernitas yang lantas dikontekstualisasi pada spektrum lokal mustahil untuk mengabaikan kepemimpinan daerah. Masyarakat yang adil dan makmur dapat dirancang, diupayakan, dan diwujudkan hingga berhasil, bila HMI dan alumninya tidak ‘gagu’ pada isu-isu dan persoalan kedaerahan, mulai dari kemiskinan hingga pendapatan daerah.

Setara latar belakang kelahiran HMI demi pembebasan rakyat Indonesia dari kolonialisme, sekarang perjuangan terwakili dengan pembebasan rakyat-banyak di daerah supaya mendapatkan hak konstitusionalnya. HMI tidak mungkin berdiri sendiri, tanpa masyarakat daerah. Para pemimpin baru akan terus lahir di daerah, sedangkan daerah praktis menjadi lahan pengabdian kader HMI dan para alumninya.

Jadi, tema Milad HMI ke-79 ‘Khidmat HMI untuk Indonesia’ dapat ditafsirkan sebagai ‘Khidmat HMI untuk Daerah’. Spektrum ‘daerah’ dan ‘nasional’ sewajarnya menjadi garapan simultan dan tidak ada yang diabaikan. Respons atas isu dan persoalan nasional yang sekian lama telah dipraktikkan HMI, sekarang waktunya dipraktikkan di daerah. Karya-karya monumental, baik itu riset, kajian, pemberdayaan, atau terobosan-terobosan yang lahir dari kader HMI waktunya berfokus pada daerah.

Berkhidmat untuk Boyolali

Khidmat HMI untuk daerah tentu saja dapat diderivasi menjadi khidmat HMI untuk Boyolali. Kader HMI dan para alumni yang berkiprah di Kota Susu dapat bersumbangsih apa pun demi Boyolali yang adil dan makmur serta diridhai Allah SWT. Kontribusi yang dipersembahkan berbekal identitas insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam.

Sumbangsih dan karya HMI dalam berkhidmat untuk Boyolali bisa berlandaskan indikator-indikator strategis, seperrti peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, partisipasi aktif warga, peningkatan kapasitas organisasi lokal, serta peningkatan pendapatan atau kesejahteraan kelompok lemah. Disebut berhasil melalui kemandirian ekonomi, peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

Selain itu, sangatlah penting menakar keberhasilan praktik demokrasi lokal yang terlihat dari partisipasi aktif warga dalam Pemilu, kebebasan sipil, kinerja lembaga daerah, dan penegakan hukum. Keberhasilan ditandai oleh transparansi anggaran, akuntabilitas pemerintah, serta pendidikan politik yang baik.

Setidaknya, keberhasilan praktik demokrasi lokal di Boyolali dapat dinilai dari beberapa hal berikut. Pertama, tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam Pemilu juga Pilkada, serta ketika proses pengambilan kebijakan daerah, semisal Musrenbang.

Kedua, optimalnya kinerja lembaga daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Hal itu terlihat dari kemampuan DPRD dalam merumuskan Peraturan Daerah (Perda), memperjuangkan aspirasi, serta transparansi anggaran.

Ketiga, kebebasan sipil dan hak politik berupa kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul bagi warga. Keempat, warga mendapatkan keadilan dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih serta sedikitnya kasus politik uang.

Kelima, partai politik yang demokratis berupa kaderisasi internal yang baik serta pendidikan politik bagi warga. Keenam, pemerintah yang diakui dan dipercaya oleh warga, lantaran lahir dari proses yang jujur dan adil.

Untuk tiba pada berbagai keberhasilan tersebut, jalannya pasti penuh onak dan duri. Tapi HMI, sekali lagi, eksis karena kemanunggalannya dengan rakyat-banyak. Terlebih, namanya juga ‘khidmat’. Sebab, daerah adalah rumah bagi HMI dan para alumninya. Ribuan alasan dapat dikemukakan untuk memberi simpulan bahwa Boyolali sangat patur di-khidmat-i.

Editor: Herlina