Perjuangan perempuan akar-rumput sejatinya merupakan kelanjutan mutlak surat-surat Kartini.

Arina Nur Azizah
Ketua Umum HMI Boyolali 2024
 

Hari ini, Selasa (21/4/2026), Hari Kartini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, lini masa media sosial dan instansi pemerintah akan kembali dipenuhi rutinitas yang sama. Perempuan berkebaya, sanggulan, lomba tumpeng dan peragaan busana, lengkap dengan kutipan ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ yang ditempel sebagai pemanis.

Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat, atau kerap dikenal sebagai R.A. Kartini, lahir di Jepara, 21 April 1879. Dalam buku fenomenalnya berjudul Door Duisternis Tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini menuliskan kegelisahan hatinya. Ia menyaksikan perempuan Jawa yang terkungkung adat sedemikian rupa serta begitu prihatin dengan budaya adat yang mengungkung kebebasan perempuan untuk menuntut ilmu.

Sedari kita kecil, sejak dibangku SD hingga SMA, kita selalu disuapi dogma tunggal bahwa Kartini adalah puncak kehebatan perempuan Indonesia. Kurikulum sejarah negara menempatkannya di titik teratas, karena dianggap sebagai pahlawan emansipasi perempuan.

Namun, ketika kita beranjak dewasa dan melihat realitas sosial yang timpang, muncullah sebuah kegetiran. Pada akhirnya, kita tahu bahwa Kartini bisa menjadi hebat karena ia memiliki privilege yang luar biasa. Ia seorang anak bupati yang lahir di pelukan kekuasaan feodal, serta memiliki akses istimewa untuk bisa berkorespondensi dengan para petinggi Belanda.

Privilege besar yang menopang peran Kartini tersebut tak jarang memunculkan rasa muak. Sebagai bentuk perlawanan kelas, banyak dari kita yang kemudian refleks mengerdilkan Kartini. Banyak tuduhan yang melayang. Salah satunya, menilai pemikiran Kartini tak lebih dari sekadar curhatan galau seorang ningrat Jawa yang bosan dikurung di istananya.

Kita lalu membandingkan Kartini dengan perlawanan berdarah Cut Nyak Dien atau Martha Christina Tiahahu di medan tempur. Seolah-olah, gelar pahlawan hanya sah jika dibayar dengan darah dan keringat, bukan sekadar coretan tinta.

Padahal, jika kita sudi membaca sejarah tanpa kacamata kuda, dikotomi itu jelas keliru. Pena dan senjata merupakan dua sayap perlawanan yang sama radikalnya.

Surat-surat Kartini bukanlah sebatas curhatan kosong seorang bangsawan yang sedang galau. di tengah masyarakat feodal yang patriarkis dan cengkeraman penjajahan, tulisan Kartini menjadi instrumen politik yang sangat tajam.

Suaranya dari Jepara beresonansi hingga ke Belanda, memberikan legitimasi dan dorongan paling kuat bagi implementasi Politik Etis, yakni sebuah kebijakan yang pada akhirnya membuka keran pendidikan bagi kaum Bumiputera secara luas.

Kartini mendobrak pintu penindasan dari dalam istana kabupaten menggunakan privilege dan literasinya, sedangkan tokoh seperti Cut Nyak Dien menghajar pintu yang sama dari luar menggunakan senjatanya. Keduanya sama-sama ‘berperang’ dengan versi masing-masing.

Jadi, tantangan kita hari ini bukan lagi berdebat mengenai status kebangsawanan Kartini, melainkan membaca bagaimana negara 'membekukan' warisan pemikirannya. Selama puluhan tahun rezim Orde Baru berkuasa, narasi Kartini sengaja dijinakkan menjadi sekadar sosok perempuan santun yang ayu; sebuah ikon emansipasi elitis bersanggul.

Akibat pengerdilan sejarah ini, kita menjadi lupa bahwa setelah Kartini menggunakan privilege-nya untuk mendobrak pintu kesetaraan ratusan tahun lalu, lantas siapa perempuan yang hari ini benar-benar bisa menikmati ‘terang’ dari pintu yang katanya sudah terbuka itu?

Emansipasi Bias Kelas

Realitasnya kini, kemewahan bernama emansipasi perempuan masih sangat bias kelas. Kerap kali kita mengukur kemajuan perempuan hanya dari seberapa banyak perempuan yang duduk di ruang-ruang publik, kursi korporasi, atau malah kursi panas Senayan.

Kita abai pada kenyataan bahwa di lapisan akar rumput, jutaan perempuan sedang melakukan perlawanan hidup dan mati yang tidak kalah heroiknya dari sejarah masa lalu.

Beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan untuk berkunjung dan berbincang-bincang dengan beberapa Kartini hebat di wilayah Solo dan sekitarnya. Saya melihat dengan jelas bagaimana definisi ‘berjuang’ versi mereka.

Banyak saya temukan petani perempuan di usia senja yang masih menjadi tulang punggung keluarga. Bagi mereka, emansipasi bukan lagi soal kebebasan berekspresi, melainkan perlawanan mempertahankan ruang hidup dari rakusnya jeratan kapitalisasi.

Pun dengan kuli gendong di Pasar Gede Solo, driver ojek online, penjual nasi liwet dini hari, hingga buruh pabrik yang masih diintimidasi saat mengambil cuti haid. Narasi emansipasi pada akhirnya menyusut menjadi urusan yang jauh lebih urgen, yakni “Besok kita bisa makan apa?”

Jika Kartini memiliki pena sebagai alat perjuangannya maka sabit, cangkul, wajan, mesin jahit, dan punggung yang sering kali lebih kuat dari laki-laki adalah ‘pena’ yang mereka gunakan untuk menuliskan sejarah mereka. Perjuangan akar-rumput sejatinya adalah kelanjutan mutlak dari surat-surat Kartini.

Oleh karena itu, telah waktunya diskursus Hari Kartini diubah dari sekedar acara seremonial menuju advokasi struktural. Pemikiran kritis Kartini haruslah diterjemahkan menjadi produk hukum dan kebijakan nyata.

Omong kosong bicara soal emansipasi perempuan jika kita masih menutup mata terhadap nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang sudah puluhan tahun dibiarkan terkatung-katung di parlemen. Ironisnya, setelah 22 tahun menunggu, RUU PPRT baru akan disahkan pada hari ini, bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Kartini Ke-147, terhitung sejak kelahiran beliau.

Tidak lagi perlu membenturkan narasi dengan membandingkan Kartini sebagai perempuan kelas atas yang berjuang melalui tulisannya dengan perempuan perempuan akar rumput yang mengangkat sabitnya. Semuanya berada dalam satu garis perjuangan yang sama untuk melawan ketimpangan.

Tugas kita sekarang bukan lagi sibuk menyalahkan privilege Kartini, tapi menggunakan segala privilege yang kita miliki untuk memastikan bahwa keadilan hukum dan ekonomi bukan sekadar jargon, melainkan kebijakan nyata pelindung kelompok rentan yang masih terjebak dalam kemiskinan dan eksploitasi kerja.

Sebab, sejarah bangsa, pada akhirnya tidak hanya dicatat oleh tinta kaum elite, tapi juga dihidupi oleh keringat kaum pekerja.

Perayaan seremonial Hari Kartini sah-sah saja digelar. Tapi jika berhenti pada sekadar urusan sanggul dan kain, kita sebenarnya sedang mengkhianati esensi perjuangan Kartini.