Pada 2025, penambahan sekitar 15 ribu orang penduduk yang bekerja, tetapi masuk ke sektor informal.

Anton A. Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Direktur Pusat Studi Penelitian Pengembangan Manajemen dan Bisnis.
 

Masalah struktural ekonomi Indonesia sejak era Orde Baru sampai saat ini tidak mengalami banyak perubahan. Tiga masalah tersebut, yakni angka pengangguran di atas 4 persen, kemiskinan struktural yang tinggi, dan kesenjangan kesejahteraan.

Data dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta menunjukkan adanya peningkatan angka Gini Ratio di Kota Surakarta dari 0,380 menjadi 0,398. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kesenjangan pendapatan di Kota Bengawan.

Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2025 naik sedikit menjadi 5,63 persen; angka kemiskinan 7,69 persen; dan angka pengangguran terbuka 4,5 persen. Hal itu terungkap dalam Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Solo tahun 2025, Selasa (2/4/2026) yang lalu. Kota Surakarta mengalami masalah yang sama dengan masalah struktural ekonomi nasional.

Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta dalam 5 tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB Kota Surakarta mencapai 6,25 persen, jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai 5,31 persen.

Penyebabnya, terjadi peningkatan sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 131 persen secara sektoral. Selain itu, pemulihan dari sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta pariwisata mendorong pertumbuhan PDRB di Kota Solo pada tahun 2022.

Pada kurun waktu tahun 2022-2025, Kota Surakarta mendapatkan keuntungan sumbangan sektor konstruksi terhadap PDRB. Banyaknya proyek infrastruktur (konstruksi), seperti Masjid Raya Sheikh Zayed, Solo Safari, Simpang Joglo, dan revitalisasi pasar-pasar tradisional menjadi penggerak perekonomian Kota Surakarta.

Kota Bengawan juga mampu bertahan ketika terjadi pelemahan ekonomi global, karena mampu mengambil peran sebagai kota Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Peran yang mendukung banyaknya event nasional dan internasional di Kota Surakarta, sehingga meningkatkan pertumbuhan sektor makanan-minuman dan akomodasi.

Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan di Kota Surakarta bisa dianalisis dari kondisi ketenagakerjaan. Data dari BPS Kota Surakarta menunjukkan jumlah penduduk bekerja sebesar 288,01 ribu orang. Berdasarkan jumlah ini, 158,45 ribu orang atau 55,02 persen bekerja di sektor formal. Angka itu menurun 6,16 persen dibandingkan tahun lalu yang berarti ada pergeseran dari pekerjaan sektor formal ke pekerjaan lain (sektor informal).

Jumlah pekerja kota Surakarta yang bekerja di sektor informal mencapai 129,56 ribu orang atau 44,98 persen. Peningkatan jumlah pekerja sektor informal pada satu sisi merupakan jaring pengaman sosial untuk mengatasi masalah pengangguran, namun demikian kualitas pekerjaan di sektor informal juga mempunyai kerentanan sosial tinggi.

Berdasarkan data ketenagakerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, sektor manufaktur menyerap kurang lebih 12,68 ribu orang tenaga kerja. Sektor jasa (pendidikan dan kesehatan) mampu menyerap kurang lebih 2,06 ribu orang dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 0,33 ribu orang.

Kota Surakarta mengalami kondisi yang mirip dengan situasi ketenagakerjaan nasional, yaitu adanya pergeseran dominasi pekerja dari sektor formal ke sektor informal. Sebuah kondisi yang menunjukkan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Kota Solo.

Fenomena ketimpangan pendapatan di Kota Surakarta bisa dijelaskan dari status pekerjaan utama dan kualitas pekerjaan. Ada sekitar 154,98 ribu orang atau 50,55 persen yang bekerja dengan status sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Selanjutnya, ada sekitar 12,57 ribu orang atau 4,36 persen dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar berjumlah 17,45 ribu orang.

Penurunan jumlah pekerja sektor formal sebesar 6,16 persen pada tahun 2025 menunjukkan bahwa ada penambahan sekitar 15 ribu orang penduduk yang bekerja, namun mereka masuk ke sektor informal.

Gini Ratio Kota Surakarta yang mengalami peningkatan dari 0,380 menjadi 0,389 menunjukkan ketimpangan pengeluaran masyarakat yang semakin lebar. Sektor ekonomi formal, yaitu konstruksi dan teknologi (informasi dan komunikasi) memang mengalami pertumbuhan pesat, namun hanya memberikan dampak pada para investor dan pekerja terampil (high skilled worker).

Turunnya jumlah kelompok miskin di satu sisi, ternyata disertai peningkatan pendapatan kelompok ini yang sangat kecil. Akibatnya, semakin memperlebar kesenjangan pengeluaran dengan kelompok menengah ke atas.

Optimalisasi Solo Technopark

Kesenjangan pendapatan pada praktiknya memerlukan solusi jangka menengah dan panjang. Solusi yang dibutuhkan, yakni menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang menyebabkan terciptanya lapangan pekerjaan berkualitas.

Dalam konteks Kota Surakarta, sudah diketahui bahwa sektor manufaktur adalah sektor yang bisa menciptakan pekerjaan berkualitas dengan upah dan jaminan sosial yang layak. Kita bisa melihat bahwa sektor manufaktur saat ini mengalami perlambatan. Dalam beberapa waktu ke depan, tekanan terhadap sektor manufaktur akan bertambah mengingat adanya kenaikan harga beberapa bahan baku dan bahan penolong, karena kenaikan harga minyak dunia akibat perang AS-Israel melawan Iran.

Secara umum, memperbaiki kondisi sektor manufaktur dilakukan dengan cara memperkuat daya saing sektor ini. Pemerintah tengah melaksanakan kebijakan hilirisasi untuk memperkuat sektor manufaktur nasional. Hasil dari pilihan untuk melaksanakan hilirisasi baru akan dirasakan dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Lembaga untuk mewadahi hilirisasi sektor manufaktur sebenarnya sudah ada di Kota Surakarta, yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Solo Technopark. Lembaga tersebut menjadi penghubung sekaligus fasilitator dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti, innovator, perguruan tinggi, pemerintah dan investor.

UPTD Solo Technopark melakukan penelitian pengembangan dari konsep produk sampai menjadi produk yang siap dipasarkan. Aktivitas lain yang juga dilakukannya adalah melakukan inkubator bisnis dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM.

Lembaga ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah kesenjangan pendapatan di Kota Surakarta. Apakah peluang dan kesempatan itu bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan? Warga jelas menunggu terobosan-terobosan strategis Pemerintah Kota Surakarta untuk mengubah keadaan.