Positioning PBB sebagai partai Islam inklusif harus mengerti preferensi politik Gen X, Y, dan Z.

DENPASAR, Bali | Perhelatan Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) akan dibuka hari ini, Senin (13/1/2025), di Aston Hotel, Denpasar, Bali. Momentum strategis partai Islam itu tak hanya menyiapkan pengganti Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Umum, tetapi juga angin perubahan progresif.

“Peran dan kontribusi Prof Yusril kepada PBB sangatlah besar. Mari memberikan apresiasi terbaik atas itu. Kini saatnya PBB menatap masa depan dengan agenda perubahan yang lebih progresif,” ujar Gugum Ridho Putra, salah satu kandidat Ketua Umum PBB Periode 2025-2030, kepada Surakarta Daily.

PBB membutuhkan perubahan signifikan agar tak ditenggelamkan zaman. Gugum menggarisbawahi pentingnya cara pandang progresif untuk menata kembali garis perjuangan PBB. Torehan sejarah yang telah dilampaui menjadi bekal penting jalan masa depan.

“Positioning PBB yang identik dengan Masyumi telah menjadi bagian sejarah penting. Untuk menempuh masa depan dengan preferensi publik yang semakin beragam, identitas tersebut tidaklah cukup. Terlebih, sebagian besar generasi sekarang tidak terlalu memedulikan literasi kesejarahan. Praktis, mereka menilai PBB sekadar dari apa yang mereka ketahui di media sosial,” terang pengacara ulung dengan lusinan jejak penanganan kasus sengketa Pemilu itu.

Perolehan PBB pada Pemilu 2024 sebesar 484.486 suara atau 0,32 persen adalah fakta. Gugum menilainya sebagai bekal penting untuk menjalani masa depan yang lebih baik, bukan alasan untuk berhenti berjuang.

“Ibarat medsos, jumlah viewers yang kecil tidak serta-merta berbanding lurus dengan kegagalan. Ketika itu terjadi, kita membutuhkan engagement yang lebih intens. PBB waktunya mendengar dan melihat lebih banyak, daripada berbicara. Biarkan publik mengeluarkan apa yang hendak mereka sampaikan. Dengan begitu, PBB akan memiliki basis pendukung loyal,” ucap alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Jalan tersebut jelas tidaklah mudah. Gugum berpandangan, diperlukan beberapa langkah strategis dan taktis, termasuk pembenahan kultur organisasi PBB sebagai partai politik yang modern. Parpol modern menjalankan fungsinya sesuai tuntutan demokrasi. Oleh karena itu, kebijakan rekrutmen, kaderisasi, artikulasi kepentingan, dan pendidikan politik PBB haruslah dirumuskan segamblang mungkin.

Organisasi Parpol Modern

Salah satu terobosan penting yang meski tidak populis tetapi begitu berarti, yakni menempatkan orang yang tepat pada tugas yang tepat. Sering kali karena alasan politis yang membabi buta, justru melahirkan atmosfer organisasi parpol yang tidak efektif dan efisien.

“Kriteria pemimpin muda, misalnya. Bisa saja dimunculkan sebagai penarik preferensi. Namun bagi saya, usia tidak selalu menjamin keberhasilan kepemimpinan. Tanpa kompetensi dan kerja keras, mustahil tujuan dapat dicapai, sesuai apa yang telah direncanakan,” tutur Gugum.

Menurutnya, PBB dapat membangun kepemimpinan kolektif berbasis strategi minoritas kualitatif, demi efektivitas dan efisiensi gerakan. Kepemimpinan kolektif artinya memperikatkan semua kepentingan, sedangkan minoritas kualitatif yakni memprioritaskan pemilihan personel yang tepat untuk tugas yang tepat. Walaupun effort untuk mendapatkan SDM yang tepat sudah pasti sangat besar.

“Saya yakin, PBB akan mendapatkan dukungan lebih besar pada setiap kontestasi politik di masa yang akan datang, ketika dapat membangun organisasi parpol modern. Angin perubahan progresif yang pada akhirnya berpengaruh besar bagi bangsa dan negara,” tutup alumnus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tersebut penuh optimisme.

Editor: Astama Izqi Winata